Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.
KOMPAS.com - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyatakan bahwa informasi yang menyebutkan bantuan untuk korban gempa Lombok ditahan dan tak didistribusikan adalah hoaks atau tidak benar.
Pernyataan ini disampaikannya menanggapi salah satu pengguna Facebook, Luthfi Abu Musa, yang mengunggah status bahwa bantuan untuk korban gempa bumi di Lombok tidak dibagikan secara merata dan ditahan oleh oknum lembaga tertentu.
Narasi yang beredar:
Berikut adalah unggahan status Luthfi Abu Musa:
1. Saya patungan dengan teman-teman beli terpal seharga 50 juta lebih, sampai seminggu barang tidak ada kabarnya.
2. Saya tanya-tanya sama relawan-relawan lain ternyata sama, barangnya tertahan (oknum BPxx)
3. Disaat korban butuh-butuhnya bantuan kenapa barang harus ditahan?
Banyak dugaan barang akan mereka makan sendiri, beberapa teman yang maksa untuk dikasih barang mereka diberikan cuma 50 persen.
4. Pagi ini saya buka handphone dan dapat info, ternyata barang yang nilainya milyaran itu nantinya akan dijadikan (diklaim) sebagai bantuan dari fresiden, dan penyerahan secara simbolik (kemarin saya lihat fresiden datang)
5. Yo wis lah, mau itu diklaim atau gimana, saya mohon setelah ini distribusikan barang-barang kita, saya mohon, kasihan korban.
Penelusuran Kompas.com:
Saat ditelusuri Kompas.com, akun facebook tersebut sudah tidak bisa ditemukan.
Sutopo melalui akun resmi Twitter-nya, @Sutopo_PN, menegaskan, informasi tersebut adalah hoaks dan fitnah.
Ini adalah hoax dan fitnah. Tidak ada bantuan dari masyarakat yang dikirimkan melalui PT Pos Indonesia untuk korban gempa Lombok tidak ada yang diklaim sebagai bantuan BPBD. Apalagi mau dijual untuk kepentingan sendiri. Atau digunakan sebagai bantuan Presiden. Bohong semua itu. pic.twitter.com/qPZQSKiQi6
— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 17 Agustus 2018
Sutopo mengatakan, tidak ada bantuan dari masyarakat yang dikirimkan melalui PT Pos Indonesia untuk korban gempa Lombok yang diklaim sebagai bantuan BPBD.
"Apalagi mau dijual untuk kepentingan sendiri. Atau digunakan sebagai bantuan Presiden. Bohong semua itu," kata Sutopo, dalam twitnya.
Hoaks penahanan bantuan
Sutopo juga mengklarifikasi kabar penahanan bantuan dari masyarakat untuk korban bencana alam di Lombok.
"Tidak ada bantuan yang di tahan," ujar Sutopo.
Bantuan dari masyarakat yang dikirim lewat PT Pos Indonesia harus disortir karena banyak masyarakat yang mengirimkan bantuan ke alamat pribadi.
"Harusnya semua bantuan ditujukan ke Posko Bencana Alam Lombok," kata dia.
Ia mengatakan, semua bantuan dari masyarakat yang diterima Kantor Pos Mataram langsung diserahkan kepada BPBD Provinsi NTB di Kota Mataram.
"Untuk bantuan dengan alamat pribadi, Kantor Pos Mataram tetap mengupayakan diserahkan kepada penerima sesuai yang alamat tertulis pada paket kiriman," kata Sutopo melalui pesan WhatsApp kepada Kompas.com, Jumat (17/8/2018) malam.
Bantuan logistik 75 ton
BPBD telah mengirimkan sebanyak 75 ton bantuan logistik melalui pesawat kargo.
"Jika kurang akan dikirimkan lagi," lanjut Sutopo.
Ia mengimbau masyarakat, ketika menerima suatu informasi atau berita yang beredar untuk tidak langsung turut menyebarkan di sosial media.
Masyarakat dapat menghubungi call center posko tanggap darurat gempa bumi Lombok di Kecamatan Tanjung Lombok Utara.
Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi call center pos pendamping nasional di nomor 0853-3365-6353.