Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Informasi Bantuan untuk Korban Gempa Lombok Ditahan

Kompas.com - 18/08/2018, 17:41 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyatakan bahwa informasi yang menyebutkan bantuan untuk korban gempa Lombok ditahan dan tak didistribusikan adalah hoaks atau tidak benar. 

Pernyataan ini disampaikannya menanggapi salah satu pengguna Facebook, Luthfi Abu Musa, yang mengunggah status bahwa bantuan untuk korban gempa bumi di Lombok tidak dibagikan secara merata dan ditahan oleh oknum lembaga tertentu.

Narasi yang beredar:

Berikut adalah unggahan status Luthfi Abu Musa:

1. Saya patungan dengan teman-teman beli terpal seharga 50 juta lebih, sampai seminggu barang tidak ada kabarnya.

2. Saya tanya-tanya sama relawan-relawan lain ternyata sama, barangnya tertahan (oknum BPxx)

3. Disaat korban butuh-butuhnya bantuan kenapa barang harus ditahan?
Banyak dugaan barang akan mereka makan sendiri, beberapa teman yang maksa untuk dikasih barang mereka diberikan cuma 50 persen.

4. Pagi ini saya buka handphone dan dapat info, ternyata barang yang nilainya milyaran itu nantinya akan dijadikan (diklaim) sebagai bantuan dari fresiden, dan penyerahan secara simbolik (kemarin saya lihat fresiden datang)

5. Yo wis lah, mau itu diklaim atau gimana, saya mohon setelah ini distribusikan barang-barang kita, saya mohon, kasihan korban.

Status pengguna Facebook yang menyebutkan bahwa bantuan untuk korban gempa Lombok ditahan oleh oknum lembaga tertentu.Facebook Status pengguna Facebook yang menyebutkan bahwa bantuan untuk korban gempa Lombok ditahan oleh oknum lembaga tertentu.

Penelusuran Kompas.com:

Saat ditelusuri Kompas.com, akun facebook tersebut sudah tidak bisa ditemukan.

Sutopo melalui akun resmi Twitter-nya, @Sutopo_PN, menegaskan, informasi tersebut adalah hoaks dan fitnah.

Sutopo mengatakan, tidak ada bantuan dari masyarakat yang dikirimkan melalui PT Pos Indonesia untuk korban gempa Lombok yang diklaim sebagai bantuan BPBD.

"Apalagi mau dijual untuk kepentingan sendiri. Atau digunakan sebagai bantuan Presiden. Bohong semua itu," kata Sutopo, dalam twitnya.

Hoaks penahanan bantuan

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:


Terkini Lainnya

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com