Kompas.com - 16/08/2018, 20:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap membantah sudah ada struktur tim sukses resmi untuk pasangan bakal capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Mulfachri menanggapi gambar struktur tim sukses Prabowo-Sandiaga yang muncul di status WhatsApp Sekjen PAN Eddy Soeparno, Kamis (16/8/2018).

"Enggak, belum. Itu baru rencana," kata Mulfachri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Ia menyatakan pembentukan struktur tim pemenangan Prabowo-Sandiaga belum selesai dan masih terus dibahas.

Baca juga: PKS Setuju Djoko Santoso Jadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga

Mulfachri mengatakan dalam waktu dekat struktur tim pemenangan Prabowo-Sandiaga akan segera diumumkan ke publik.

"Saya kira dalam waktu dekat. Ya, Insya Allah dalam waktu dekat," kata Mulfachri lagi.

Sebelumnya beredar gambar struktur tim sukses Prabowo-Sandiaga di status WhatsApp Sekjen PAN Eddy Soeparno.

Baca juga: SBY, AHY, Zulkifli, Aher Masuk Kandidat Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga

Dalam gambar tersebut, struktur itu dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina. Di bawahnya baru dipimpin Ketua Dewan Penasehat, Pengarah, dan Pakar.

Ketiga dewan itu membawahi ketua tim kampanye, empat wakil ketua tim kampanye, konsultan politik, dan juru bicara.

Di bawahnya lagi, terdapat delapan direktorat yang dibawahi yakni direktorat galangan serta relawan, logistik, hukum, kampanye, informasi serta teknologi, komunikasi serta media, saksi, dan kebijakan serta program.

Kompas TV Benarkah ada mahar politik dari Sandiaga Uno untuk dapat diterima oleh koalisi di kubu Prabowo?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Nasional
Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Nasional
Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Nasional
Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Nasional
Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Nasional
Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Nasional
BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

Nasional
BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Nasional
Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Nasional
Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal 'Timing'

Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

Nasional
Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Nasional
Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Nasional
Lili Tak Hadiri Sidang Etik Pakai Dalih Tugas G20, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Lili Tak Hadiri Sidang Etik Pakai Dalih Tugas G20, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.