SBY, AHY, Zulkifli, Aher Masuk Kandidat Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 14/08/2018, 18:37 WIB
Suasana pertemuan antara elite parpol pengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Jakarta, Jumat (10/8/2018). Abror RizkiSuasana pertemuan antara elite parpol pengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Jakarta, Jumat (10/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengungkapkan bahwa ketua umumnya, Zulkifli Hasan, menjadi salah satu kandidat ketua tim pemenangan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Selain itu, ia juga menyebut nama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY), Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) dan mantan Gubernur Jawa Barat sekaligus kader PKS Ahmad Heryawan.

"Ya ada nama Zulkifli Hasan, ada nama SBY, ada nama Aher, AHY, ya itu, tapi nanti diputuskan secara kolektif kolegial," ujar Viva Yoga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2018).KOMPAS.com/Devina Halim Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2018).


Baca juga: Petinggi Partai Gerindra Kumpul di Kertanegara, Bahas Tim Pemenangan

Menurut Viva, pembentukan struktur tim pemenangan masih dalam proses finalisasi.

Tak hanya melibatkan partai koalisi, pembentukan tim pemenangan juga akan melibatkan relawan pendukung.

"Posisi itu akan diputuskan secara musyawarah mufakat karena ini adalah kekuatan kolektif kelogial. Nanti akan dibagi tugas pokok fungsinya," kata Viva.

"Jadi kami masih dalam proses finalisasi. Dalam beberapa hari ke depan akan diumumkan secara resmi oleh pasangan calon," ucapnya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X