Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Tolak Jadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Ini Kata Sekjen PDI-P

Kompas.com - 15/08/2018, 06:07 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, Wakil Presiden Jusuf Kalla tak sepenuhnya menolak posisi di tim pemenangan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi penolakan Kalla sebagai ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf.

"Iya, istilahnya bapak Jusuf Kalla bukan menolak. Pak JK ini di tahun politik beliau masuk dalam dewan pengarah dan memberikan arahan," kata Hasto saat ditemui di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Ia memastikan koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf akan menempatkan Kalla di posisi penting dalam tim pemenangan. Menurut Hasto, salah satu proyeksinya sebagai ketua dewan penasihat.

Baca juga: Jusuf Kalla Tak Akan Jabat Ketua Timses Jokowi-Ma'ruf, Ini Alasannya

Saat ditanya apakah peran Kalla sebagai wakil presiden tidak terganggu saat menjabat ketua dewan penasihat tim pemenangan, Hasto menjawab, tentunya Kalla akan mengutamakan jabatannya sebagai wapres.

"Tentu saja bagi Pak Jokowi dan Pak JK dan seluruh ketum partai, apa pun tanggung jawab terhadap pemerintah bangsa dan negara jauh lebih besar daripada hanya urusan pilpres," ucap Hasto.

"Mereka yang merangkap jabatan pun dedikasi utama tetap tanggung jawab untuk pemerintah, bangsa, dan negara," kata dia.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengungkapan, Jusuf Kalla menolak  menjadi Ketua Tim Pemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

"Pak Jokowi itu mintanya (agar JK jadi) ketua tim sukses, tapi setelah berbicara dengan Bu Mega dan lain-lain, Pak JK memberitahukan bahwa secara teknis susah, pemerintah siapa yang jalankan?" ujar Sofjan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

JK, kata Sofjan, menilai bila seorang wapres ikut masuk di tim pemenangan kampanye 2019, maka sama saja dua pimpinan negara, presiden dan wakil presiden, ikut turun langsung di pilpres.

Pemerintahan harus tetap berjalan dan perlu ada yang mengendalikan secara langsung.

Oleh karena itu, kata dia, Kalla memilih ingin fokus sebagai wapres dan menolak tawaran jadi ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin

"Jadi Pak JK ingin konsentrasi ke pemerintahan dulu, ya terutama pelaksanakan rencana dari semua rencana Pak Jokowi itu dan Pak JK ini. Mengenai ekonomi terutama," kata Sofjan.

Kompas TV Sebelum menyatakan kesediaan sebagai tim penasihat JK sempat diminta kesediaanya untuk menjadi ketua tim sukses.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com