Politisi Gerindra: Isu Mahar Politik Diskreditkan Sandiaga sebagai Negarawan

Kompas.com - 14/08/2018, 22:18 WIB
Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade saat menemui wartawan setelah acara diskusi di Gedung KOMINFO, Jakarta Pusat, Selasa (14/8/2018). KOMPAS.com/Devina HalimWakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade saat menemui wartawan setelah acara diskusi di Gedung KOMINFO, Jakarta Pusat, Selasa (14/8/2018).
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade menilai, isu mahar politik yang dialamatkan kepada bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno bertujuan untuk mencoreng citra Sandiaga sebagai negarawan.

Isu tersebut juga dijadikan Andre sebagai salah satu contoh hoaks saat acara diskusi di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Selasa (14/8/2018).

"Bang Sandi memberikan contoh kenegarawanan kepada bangsa kita bahwa beliau berpindah jabatan, beliau mundur," kata Andre.

"Jadi, isu hoaks yang keluar soal mahar itu untuk mendiskreditkan seorang Sandiaga Uno yang memberikan contoh teladan baru bagi bangsa Indonesia, (kalau) Anda mau pindah jabatan Anda mengundurkan diri," tuturnya.

Baca juga: Sandiaga Dituding Mahar Politik, Bawaslu Akan Panggil Pihak yang Diduga Tahu

Kemudian, Andre membandingkan hal tersebut dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Saat itu, Jokowi hanya cuti dari jabatannya sebagai gubernur saat akan maju sebagai capres pada Pilpres 2014 silam.

"(Contoh sebagai negarawan) yang gagal dicontohkan oleh Pak Jokowi (di) 2014 (saat) menjadi Presiden RI. Beliau cuti (dari) gubernur DKI, karena takut kalah, kalau kalah kan bisa kembali jadi gubernur," kata Andre.

Sebelumnya, isu mahar politik tersebut dihembuskan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief melalui akun Twitter-nya.

Dalam kicauannya, Andi Arief menyebutkan Sandiaga memberikan masing-masing Rp 500 miliar untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Uang tersebut disebut agar ia dapat menjadi cawapres bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Perkembangan terakhir, dugaan tersebut telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh Rumah Relawan Nusantara The President Centre Jokowi-KH. Ma'ruf Amin.

Sandiaga diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 288 tentang Pemilu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional
Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Nasional
4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 23 Oktober: 161.763 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Oktober: 161.763 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menyoal Halaman UU Cipta Kerja yang Bertambah dan Pasal yang Berubah...

Menyoal Halaman UU Cipta Kerja yang Bertambah dan Pasal yang Berubah...

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Total 4.253.425 Spesimen Covid-19 yang Diperiksa

UPDATE 23 Oktober: Total 4.253.425 Spesimen Covid-19 yang Diperiksa

Nasional
Dana Hibah Pariwisata Diharap Bisa Tingkatkan Penerapan Protokol Kesehatan

Dana Hibah Pariwisata Diharap Bisa Tingkatkan Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Kembali Berubah, Buruh Tuntut Presiden Segera Rilis Perppu

Draf UU Cipta Kerja Kembali Berubah, Buruh Tuntut Presiden Segera Rilis Perppu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X