The Conversation
Wartawan dan akademisi

Platform kolaborasi antara wartawan dan akademisi dalam menyebarluaskan analisis dan riset kepada khalayak luas.

Mengapa Jokowi Pilih Ma'ruf dan Prabowo Pilih Sandiaga?

Kompas.com - 13/08/2018, 20:11 WIB
Ilustrasi pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019. KOMPASIlustrasi pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019.

KANDIDAT presiden Indonesia yang akan bertarung pada pemilihan presiden (pilpres) tahun depan baru-baru ini mengumumkan siapa pendamping mereka, setelah berbulan-bulan penuh spekulasi.

Para ahli mengatakan, nama yang muncul adalah hasil dari kompromi politik para elite politik yang mengabaikan harapan para publik dan hasil survei.

Petahana Joko "Jokowi" Widodo, yang mendukung isu pluralisme dan pergerakan hak asasi manusia dalam pemilu 2014 kemarin, secara dramatis justru memilih pasangan calon wakil presiden dari golongan konservatif, yakni Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin.

Pengangkatan Ma'ruf mengejutkan banyak orang karena banyak yang mengira Jokowi akan memilih Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga pluralis Islam, sebagai pasangannya.

Di sisi lain, lawan Jokowi, mantan anggota militer Prabowo Subianto, akan maju dengan pengusaha yang terjun ke politik yakni Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Penunjukan Sandiaga tidaklah mengejutkan. Sebelumnya, Prabowo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang kemungkinan membentuk koalisi dan mencalonkan anak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendamping Prabowo.

Kami menanyakan para ahli untuk menjelaskan apa yang terjadi di balik keputusan yang mendadak ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kompromi elite partai

Burhanuddin Muhtadi
Pengajar bidang pemilihan umum (Pemilu) dan perilaku pemilih di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jokowi memilih Maruf sebagai kompromi atas tuntutan dari partai-partai koalisinya. Saat ini Jokowi telah didukung oleh koalisi yang terdiri dari 9 partai, termasuk di dalamnya para pemain lama, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ma'ruf yang telah berumur 75 tahun dipilih karena sosoknya yang mungkin diterima oleh partai koalisi sebagai pasangan Jokowi. Mengingat usia tuanya, Ma'ruf tidak akan menjadi ancaman bagi mereka dalam Pemilu 2024 mendatang.

Berbeda dari Ma'ruf, Mahfud yang berusia lebih muda, 61 tahun, dapat menjadi ancaman potensial untuk partai politik (parpol) besar dalam pemilu selanjutnya. Pencalonan Mahfud sebagai wakil presiden dapat membuka jalan baginya untuk maju sebagai presiden dalam Pemilu 2024. Ini sesuatu yang ingin dihindari oleh beberapa parpol. Jika Jokowi memilih Mahfud, dia akan menanggung risiko kehilangan dukungan Golkar.

Sementara itu, Prabowo memilih Sandiaga sebagai jalan keluar dari jalan buntu antara partai koalisinya mengenai siapa calon wakil presiden yang tepat untuk mendampinginya.

Sandiaga adalah pilihan aman di tengah ketegangan antara Partai Demokrat (PD) yang menginginkan putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pasangan calon Prabowo, dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menawarkan calon lain di luar partai politik yang lebih netral untuk mendapatkan suara lebih banyak.

Calon wakil presiden yang tepat untuk Jokowi sebenarnya Mahfud. Hasil survei menunjukkan bahwa elektabilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan kandidat lainnya. Sosoknya diterima oleh semua pemilih Muslim.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Nasional
Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Nasional
Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

Nasional
Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

Nasional
Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

Nasional
Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

Nasional
Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi 'Online' dengan 'Host' Wanita Seksi

Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi "Online" dengan "Host" Wanita Seksi

Nasional
Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

Nasional
Kenang Sudi Silalahi, SBY: Surga Insya Allah, Beliau Orang Baik

Kenang Sudi Silalahi, SBY: Surga Insya Allah, Beliau Orang Baik

Nasional
Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Nasional
Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Nasional
Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Nasional
Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Nasional
UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.