The Conversation
Wartawan dan akademisi

Platform kolaborasi antara wartawan dan akademisi dalam menyebarluaskan analisis dan riset kepada khalayak luas.

Mengapa Jokowi Pilih Ma'ruf dan Prabowo Pilih Sandiaga?

Kompas.com - 13/08/2018, 20:11 WIB
Ilustrasi pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019. KOMPASIlustrasi pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019.
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KANDIDAT presiden Indonesia yang akan bertarung pada pemilihan presiden (pilpres) tahun depan baru-baru ini mengumumkan siapa pendamping mereka, setelah berbulan-bulan penuh spekulasi.

Para ahli mengatakan, nama yang muncul adalah hasil dari kompromi politik para elite politik yang mengabaikan harapan para publik dan hasil survei.

Petahana Joko "Jokowi" Widodo, yang mendukung isu pluralisme dan pergerakan hak asasi manusia dalam pemilu 2014 kemarin, secara dramatis justru memilih pasangan calon wakil presiden dari golongan konservatif, yakni Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin.

Pengangkatan Ma'ruf mengejutkan banyak orang karena banyak yang mengira Jokowi akan memilih Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga pluralis Islam, sebagai pasangannya.

Di sisi lain, lawan Jokowi, mantan anggota militer Prabowo Subianto, akan maju dengan pengusaha yang terjun ke politik yakni Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Penunjukan Sandiaga tidaklah mengejutkan. Sebelumnya, Prabowo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang kemungkinan membentuk koalisi dan mencalonkan anak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendamping Prabowo.

Kami menanyakan para ahli untuk menjelaskan apa yang terjadi di balik keputusan yang mendadak ini.

Kompromi elite partai

Burhanuddin Muhtadi
Pengajar bidang pemilihan umum (Pemilu) dan perilaku pemilih di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jokowi memilih Maruf sebagai kompromi atas tuntutan dari partai-partai koalisinya. Saat ini Jokowi telah didukung oleh koalisi yang terdiri dari 9 partai, termasuk di dalamnya para pemain lama, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ma'ruf yang telah berumur 75 tahun dipilih karena sosoknya yang mungkin diterima oleh partai koalisi sebagai pasangan Jokowi. Mengingat usia tuanya, Ma'ruf tidak akan menjadi ancaman bagi mereka dalam Pemilu 2024 mendatang.

Berbeda dari Ma'ruf, Mahfud yang berusia lebih muda, 61 tahun, dapat menjadi ancaman potensial untuk partai politik (parpol) besar dalam pemilu selanjutnya. Pencalonan Mahfud sebagai wakil presiden dapat membuka jalan baginya untuk maju sebagai presiden dalam Pemilu 2024. Ini sesuatu yang ingin dihindari oleh beberapa parpol. Jika Jokowi memilih Mahfud, dia akan menanggung risiko kehilangan dukungan Golkar.

Sementara itu, Prabowo memilih Sandiaga sebagai jalan keluar dari jalan buntu antara partai koalisinya mengenai siapa calon wakil presiden yang tepat untuk mendampinginya.

Sandiaga adalah pilihan aman di tengah ketegangan antara Partai Demokrat (PD) yang menginginkan putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pasangan calon Prabowo, dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menawarkan calon lain di luar partai politik yang lebih netral untuk mendapatkan suara lebih banyak.

Calon wakil presiden yang tepat untuk Jokowi sebenarnya Mahfud. Hasil survei menunjukkan bahwa elektabilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan kandidat lainnya. Sosoknya diterima oleh semua pemilih Muslim.

Pengalaman Mahfud dalam pemerintahan juga mampu menambal kekurangan pemerintahan Jokowi dalam agenda hukum dan antikorupsi.

Sementara itu, pasangan sempurna untuk Prabowo seharusnya adalah Agus. Agus dapat menarik para pemilih muda. Berdasarkan hasil survei, elektabilitasnya lebih tinggi dibandingkan Sandiaga. Tetapi, pada akhirnya, para elit politiklah yang menentukan calon wakil presiden Jokowi dan Prabowo.

Hal positif utama dari Ma'ruf bagi Jokowi adalah bahwa ia menghancurkan kemungkinan koalisi ketiga yang dapat mengurangi kemungkinan Jokowi menang.

Kedua, latar belakang kuat Ma'ruf sebagai pemimpin Muslim diharapkan dapat melindungi Jokowi dari kampanye hitam yang menggunakan agama yang dilakukan oleh saingannya pada pemilihan umum sebelumnya. Pada Pilpres 2014, kubu Prabowo melabeli Jokowi sebagai pemimpin yang kurang Islami karena agenda pluralismenya.

Jokowi dikenal tidak populer di kalangan pemilih Muslim karena pendekatan otoriternya terhadap kaum konservatif Muslim selama pemerintahannya kemarin. Untuk itu, penunjukan Ma'ruf diharapkan dapat memengaruhi para pemilih Muslim.

Meskipun demikian, Ma'ruf mungkin juga dapat merusak elektabilitas Jokowi di kalangan pendukung dari kelompok minoritas. Ma'ruf adalah satu dari tokoh yang menyebabkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dipenjara karena kasus penodaan agama.

Sementara itu, kekuatan Sandiaga terletak pada latar belakang usia yang relatif muda yang diharapkan dapat memengaruhi para pemilih milenial. Sebagai seorang pengusaha yang sukses, Sandiaga mungkin juga menguntungkan Prabowo dalam hal dukungan keuangan untuk kampanye.

Antisipasi dari Jokowi

Nyarwi Ahmad
Direktur Presidential Studies di Departemen Pusat Penelitian Media Digital dan Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah mada

Pencalonan Ma'ruf adalah bagian dari langkah taktis Jokowi untuk menarik pemilih Muslim. Tampaknya Jokowi ingin menghentikan perang yang sama yang dilakukan Prabowo pada pemilihan sebelumnya terulang.

Ma'ruf dipilih karena dia telah dianggap sosok yang paling aman oleh pihak lain dalam koalisi Jokowi. Partai politik lainnya menerima pencalonan Ma'ruf karena ia tidak akan menjadi ancaman baru dalam pemilihan 2024 nanti.

Pengalaman Ma'ruf yang banyak di lembaga legislatif, pemerintahan, dan organisasi Muslim diharapkan dapat memaksimalkan mesin politik Jokowi untuk memenangkan pemilihan.

Meskipun begitu, latar belakang Ma'ruf tampaknya tidak cocok dengan figur nasionalis Jokowi. Dengan kata lain, co-branding Jokowi dan Ma'ruf di kalangan pemilih tidak cukup solid. Jokowi mungkin perlu membuat strategi untuk meyakinkan pemilih bahwa dia dan pasangannya mendukung agenda yang sama.

Penunjukan Sandiaga juga merupakan kompromi politik. Penunjukan Sandiaga adalah strategi Prabowo untuk memastikan bahwa koalisinya akan tetap utuh.

Keputusan Prabowo untuk memilih Sandiaga karena dia melihat sosok Sandiada yang bertolak belakang dengan Ma'ruf. Sandiaga adalah seorang pemuda dan pebisnis profesional.

Hal ini bisa mendongkrak popularitas Prabowo di kalangan pemilih muda. Para pemilih muda dengan jumlah total 70 juta pemilih atau sepertiga dari pemilih Indonesia adalah kunci memenangi pemilihan berikutnya.

Penunjukan Sandiaga juga dapat memperkuat kampanye politik di belakang #2019GantiPresiden yang diluncurkan oleh kubu Prabowo. Citra muda dan profesional Sandiaga akan menjadi antitesis sempurna bagi citra lama dan birokrat Jokowi.

Prabowo juga memilih Sandiaga lebih dari kandidat lain adalah karena koneksi bisnisnya yang dapat menjadi sumber keuangan yang besar untuk mendukung kampanyenya.

Ma'ruf sasar pemilih Muslim, Sandi incar milenial

Arya Fernandes
Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS)

Perubahan skenario politik dalam pencalonan wakil presiden menunjukkan upaya pasangan calon untuk menjawab tantangan politik eksternal saat kampanye nanti.

Jokowi dihadapkan pada situasi harus berkompromi dengan partai politik dan kekuatan politik eksternal, seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Posisi beberapa partai politik, terutama PKB, yang tidak menerima nama Mahfud MD membuat Jokowi berpikir ulang.

PKB mengancam akan keluar dari koalisi bila nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tidak dipilih Jokowi. Selain itu, desakan PBNU agar Jokowi memilih kader NU dan memberikan peringatan keras bahwa Mahfud bukanlah representasi dari NU juga membuat posisi Jokowi bimbang.

Pilihan kepada Ma’ruf Amin bisa dilihat dalam dua perspektif. Pertama, akomodasi politik Jokowi kepada partai koalisi dan kekhawatiran berubahnya dukungan partai, terutama kemungkinan terbentuknya poros ketiga, yang bisa saja menganggu suara Jokowi dalam pemilu.

Kedua, respons terhadap kondisi politik eksternal terutama kekhawatiran Jokowi pada menguatnya politik identitas yang akan menggerus suara Jokowi.

Ketakutan Jokowi dipersepsikan tidak ramah dengan kelompok pemilih Muslim juga membuat Jokowi akhirnya harus menerima nama Ma’ruf. Sebagai Ketua Umum MUI, Ma’ruf diharapkan Jokowi dapat menetralkan isu negatif terkait politik identitas.

Sementara itu, pilihan Prabowo Subianto kepada Sandiaga Uno juga menunjukkan mulai terjadinya perubahan narasi kampanye Prabowo. Bila Prabowo masih menggunakan narasi lama, sepertinya akan susah bersaing dengan Jokowi.

Bila narasi kampanye Prabowo-Sandiaga berubah, misalnya proinvestasi, propasar, protoleransi, Jokowi akan kesulitan memenangi pemilu.

Nama Sandiaga yang menguat pada menit akhir menunjukkan kemampuannya berunding dan lobi politik pada waktu yang krusial di tengah deadlock politik internal. Sandiaga mampu membaca kebuntuan politik menjelang penetapan calon wakil presiden karena beberapa partai koalisi tidak sepenuhnya menyetujui nama Salim Assegaf dan Agus.

Pertimbangan Prabowo memilih Sandiaga, selain sebagai jalan tengah, juga karena mewakili elite politik baru yang berasal dari kalangan pengusaha-profesional, yang diharapkan mampu mengelola isu-isu ekonomi.

Pertimbangan lainnya adalah Sandiaga diharapkan bisa menarik suara dari kelompok milenial, pemilih pemula, perempuan, dan ibu rumah tangga.

Mengabaikan pemilih perempuan dan pemuda

Ella S Prihatini
Penerima beasiswa Endeavour dan kandidat PhD dari University of Western Australia

Kandidat presiden dan wakil presiden menunjukkan gagalnya regenerasi dalam proses demokrasi di Indonesia. Petahana berdampingan dengan ulama yang berusia 75 tahun. Prabowo juga memilih tokoh politik yang sudah memegang kekuasaan di pemerintahan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Pilihan-pilihan yang dibuat kandidat presiden jelas menunjukkan bahwa para kandidat mengabaikan kelompok-kelompok besar di populasi pemilih, tetapi sering tidak terwakilkan: perempuan dan generasi muda.

Jumlah perempuan setengah dari populasi nasional. Namun, mereka tidak diwakili dalam pasangan calon saat ini. Pemilu saat ini masih didominasi leh laki-laki, lebih khusus lagi laki-laki di atas usia 45 tahun.

Pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden ini menunjukkan pentingnya revisi aturan syarat minimal usia untuk menjadi caleg (calon legislatif).

UU Pemilu mengatur seseorang minimal berusia 21 tahun untuk bisa maju menjadi caleg, sedangkan syarat jadi pemilih adalah 17 tahun.

Kenapa ada jurang pemisah ini? Bila usia 17 tahun dianggap sudah cukup bertanggung jawab atas pilihan politik sehingga diizinkan untuk memilih, kenapa tidak dianggap pantas untuk dipilih?

Jika kita lihat batas minimal usia caleg di negara lain, seperti Australia dan Jerman, mereka yang berusia 18 tahun sudah bisa mendaftarkan dirinya untuk maju dan turut serta dalam pencalonan anggota parlemen tingkat nasional.

Hal ini bisa menjadi salah satu strategi untuk memupuk bibit-bibit politisi yang lebih muda dan lebih mewakili populasi pemilih.

Catatan Redaksi:
Artikel ini ditayangkan di Kompas.com atas kerja sama dengan The Conversation Indonesia. Isi artikel dikutip dari artikel berjudul "Prabowo pilih Sandiaga, Jokowi pilih Ma'ruf, kompromi politik? Ini analisis para ahli". Isi di luar tanggung jawab redaksi Kompas.com

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Nasional
Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Nasional
Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama kayak Orang Pacaran

Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama kayak Orang Pacaran

Nasional
Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Nasional
KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

Nasional
Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Nasional
Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Nasional
Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Nasional
Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

Nasional
Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Nasional
Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Nasional
PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

Nasional
Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.