Mengapa Jokowi Pilih Ma'ruf dan Prabowo Pilih Sandiaga?

Pilihan kepada Ma’ruf Amin bisa dilihat dalam dua perspektif. Pertama, akomodasi politik Jokowi kepada partai koalisi dan kekhawatiran berubahnya dukungan partai, terutama kemungkinan terbentuknya poros ketiga, yang bisa saja menganggu suara Jokowi dalam pemilu.

Kedua, respons terhadap kondisi politik eksternal terutama kekhawatiran Jokowi pada menguatnya politik identitas yang akan menggerus suara Jokowi.

Ketakutan Jokowi dipersepsikan tidak ramah dengan kelompok pemilih Muslim juga membuat Jokowi akhirnya harus menerima nama Ma’ruf. Sebagai Ketua Umum MUI, Ma’ruf diharapkan Jokowi dapat menetralkan isu negatif terkait politik identitas.

Sementara itu, pilihan Prabowo Subianto kepada Sandiaga Uno juga menunjukkan mulai terjadinya perubahan narasi kampanye Prabowo. Bila Prabowo masih menggunakan narasi lama, sepertinya akan susah bersaing dengan Jokowi.

Bila narasi kampanye Prabowo-Sandiaga berubah, misalnya proinvestasi, propasar, protoleransi, Jokowi akan kesulitan memenangi pemilu.

Nama Sandiaga yang menguat pada menit akhir menunjukkan kemampuannya berunding dan lobi politik pada waktu yang krusial di tengah deadlock politik internal. Sandiaga mampu membaca kebuntuan politik menjelang penetapan calon wakil presiden karena beberapa partai koalisi tidak sepenuhnya menyetujui nama Salim Assegaf dan Agus.

Pertimbangan Prabowo memilih Sandiaga, selain sebagai jalan tengah, juga karena mewakili elite politik baru yang berasal dari kalangan pengusaha-profesional, yang diharapkan mampu mengelola isu-isu ekonomi.

Pertimbangan lainnya adalah Sandiaga diharapkan bisa menarik suara dari kelompok milenial, pemilih pemula, perempuan, dan ibu rumah tangga.

Mengabaikan pemilih perempuan dan pemuda

Ella S Prihatini
Penerima beasiswa Endeavour dan kandidat PhD dari University of Western Australia

Kandidat presiden dan wakil presiden menunjukkan gagalnya regenerasi dalam proses demokrasi di Indonesia. Petahana berdampingan dengan ulama yang berusia 75 tahun. Prabowo juga memilih tokoh politik yang sudah memegang kekuasaan di pemerintahan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Pilihan-pilihan yang dibuat kandidat presiden jelas menunjukkan bahwa para kandidat mengabaikan kelompok-kelompok besar di populasi pemilih, tetapi sering tidak terwakilkan: perempuan dan generasi muda.

Jumlah perempuan setengah dari populasi nasional. Namun, mereka tidak diwakili dalam pasangan calon saat ini. Pemilu saat ini masih didominasi leh laki-laki, lebih khusus lagi laki-laki di atas usia 45 tahun.

Pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden ini menunjukkan pentingnya revisi aturan syarat minimal usia untuk menjadi caleg (calon legislatif).

UU Pemilu mengatur seseorang minimal berusia 21 tahun untuk bisa maju menjadi caleg, sedangkan syarat jadi pemilih adalah 17 tahun.

Kenapa ada jurang pemisah ini? Bila usia 17 tahun dianggap sudah cukup bertanggung jawab atas pilihan politik sehingga diizinkan untuk memilih, kenapa tidak dianggap pantas untuk dipilih?

Jika kita lihat batas minimal usia caleg di negara lain, seperti Australia dan Jerman, mereka yang berusia 18 tahun sudah bisa mendaftarkan dirinya untuk maju dan turut serta dalam pencalonan anggota parlemen tingkat nasional.

Hal ini bisa menjadi salah satu strategi untuk memupuk bibit-bibit politisi yang lebih muda dan lebih mewakili populasi pemilih.

Catatan Redaksi:
Artikel ini ditayangkan di Kompas.com atas kerja sama dengan The Conversation Indonesia. Isi artikel dikutip dari artikel berjudul "Prabowo pilih Sandiaga, Jokowi pilih Ma'ruf, kompromi politik? Ini analisis para ahli". Isi di luar tanggung jawab redaksi Kompas.com