Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
The Conversation
Wartawan dan akademisi

Platform kolaborasi antara wartawan dan akademisi dalam menyebarluaskan analisis dan riset kepada khalayak luas.

Mengapa Jokowi Pilih Ma'ruf dan Prabowo Pilih Sandiaga?

Kompas.com - 13/08/2018, 20:11 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KANDIDAT presiden Indonesia yang akan bertarung pada pemilihan presiden (pilpres) tahun depan baru-baru ini mengumumkan siapa pendamping mereka, setelah berbulan-bulan penuh spekulasi.

Para ahli mengatakan, nama yang muncul adalah hasil dari kompromi politik para elite politik yang mengabaikan harapan para publik dan hasil survei.

Petahana Joko "Jokowi" Widodo, yang mendukung isu pluralisme dan pergerakan hak asasi manusia dalam pemilu 2014 kemarin, secara dramatis justru memilih pasangan calon wakil presiden dari golongan konservatif, yakni Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin.

Pengangkatan Ma'ruf mengejutkan banyak orang karena banyak yang mengira Jokowi akan memilih Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga pluralis Islam, sebagai pasangannya.

Di sisi lain, lawan Jokowi, mantan anggota militer Prabowo Subianto, akan maju dengan pengusaha yang terjun ke politik yakni Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Penunjukan Sandiaga tidaklah mengejutkan. Sebelumnya, Prabowo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang kemungkinan membentuk koalisi dan mencalonkan anak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendamping Prabowo.

Kami menanyakan para ahli untuk menjelaskan apa yang terjadi di balik keputusan yang mendadak ini.

Kompromi elite partai

Burhanuddin Muhtadi
Pengajar bidang pemilihan umum (Pemilu) dan perilaku pemilih di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jokowi memilih Maruf sebagai kompromi atas tuntutan dari partai-partai koalisinya. Saat ini Jokowi telah didukung oleh koalisi yang terdiri dari 9 partai, termasuk di dalamnya para pemain lama, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ma'ruf yang telah berumur 75 tahun dipilih karena sosoknya yang mungkin diterima oleh partai koalisi sebagai pasangan Jokowi. Mengingat usia tuanya, Ma'ruf tidak akan menjadi ancaman bagi mereka dalam Pemilu 2024 mendatang.

Berbeda dari Ma'ruf, Mahfud yang berusia lebih muda, 61 tahun, dapat menjadi ancaman potensial untuk partai politik (parpol) besar dalam pemilu selanjutnya. Pencalonan Mahfud sebagai wakil presiden dapat membuka jalan baginya untuk maju sebagai presiden dalam Pemilu 2024. Ini sesuatu yang ingin dihindari oleh beberapa parpol. Jika Jokowi memilih Mahfud, dia akan menanggung risiko kehilangan dukungan Golkar.

Sementara itu, Prabowo memilih Sandiaga sebagai jalan keluar dari jalan buntu antara partai koalisinya mengenai siapa calon wakil presiden yang tepat untuk mendampinginya.

Sandiaga adalah pilihan aman di tengah ketegangan antara Partai Demokrat (PD) yang menginginkan putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pasangan calon Prabowo, dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menawarkan calon lain di luar partai politik yang lebih netral untuk mendapatkan suara lebih banyak.

Calon wakil presiden yang tepat untuk Jokowi sebenarnya Mahfud. Hasil survei menunjukkan bahwa elektabilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan kandidat lainnya. Sosoknya diterima oleh semua pemilih Muslim.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com