Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik JK Jadi Ketua Tim Kampanye Jokowi, Ini Kata Golkar

Kompas.com - 13/08/2018, 19:29 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA. KOMPAS.com - Nama Jusuf Kalla sudah didaftarkan sebagai ketua tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun hal itu menimbulkan polemik sebab saat ini Kalla menjabat sebagai wakil presiden. Sejumlah pihak menilai hal itu akan mengganggu kerja pemerintahan, terlebih presiden Jokowi juga maju di pilpres 2019.

Baca juga: Golkar: JK Sudah Didaftarkan Jadi Ketua Tim Kampanye Jokowi ke KPU

Partai Golkar sebagai partai yang mengusulkan JK menjadi ketua tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin menyerahkan sepenuhnya keputusan ke KPU.

"Nah itu yang saya katakan tadi mungkin bagaimana nanti disesuaikan dengan aturan-aturan KPU yang berlalu," ujar Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (13/8/2018).

Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (18/3/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (18/3/2018).

"Katakan (bagaimana terkait) status (ketua tim kampenye) yang masih wakil presiden, gubernur, bupati, wakil bupati termasuk wali kota dan wakil wali kota," sambungnya.

Baca juga: Sekjen Golkar: Dibutuhkan Figur Pak JK di Tim Kampanye Jokowi-Maruf

Menurut dia, meski Jokowi-Ma'ruf Amin sudah menyodorkan nama Kalla ke KPU, partai pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin harus menerima apapun keputusan KPU nantinya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik kesediaan Kalla menjadi ketua tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menurut Fadli, jika Kalla masuk dalam tim kampanye maka akan menganggu kinerja atau tugasnya sebagai wakil presiden.

"Mungkin negara makin enggak ada yang mengurus," kata Fadli.

Kompas TV Di antaranya arahan dari Jusuf Kalla terkait dengan kondisi dan situasi politik saat ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com