Jadi Perantara Suap Bupati Hulu Sungai Tengah, Kontraktor Divonis 4 Tahun Penjara

Kompas.com - 13/08/2018, 16:28 WIB
Direktur PT Sugriwa Agung Abdul Basit divonis 4 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/8/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINDirektur PT Sugriwa Agung Abdul Basit divonis 4 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur PT Sugriwa Agung Abdul Basit divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Abdul juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama dan berlanjut," ujar ketua majelis hakim Ni Made Sudani saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/8/2018).

Dalam pertimbangan, majelis hakim menilai perbuatan Abdul Basit tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Baca juga: Menyuap Bupati Hulu Sungai Tengah, Ketua Kadin Barabai Divonis 4,5 Tahun Penjara

Meski demikian, Abdul berlaku sopan, masih memiliki tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum. Selain itu, dia dinilai hakim mau mengakui dan menyesali perbuatannya.

Abdul Basit dan Ketua Nonaktif Kamar Dagang dan Industri Barabai, Hulu Sungai Tengah, Fauzan Rifani terjerat kasus dugaan suap proyek pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Damanhuri, Barabai, Kalimantan Selatan, Tahun Anggaran 2017.

Fauzan Rifani dan Abdul Basit menjadi perantara suap untuk Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif. Uang suap tersebut diberikan oleh Direktur Utama PT Menara Agung Donny Witono.

Baca juga: Dua Perantara Suap Bupati Hulu Sungai Tengah Dapat Status Justice Collaborator

Abdul Latif, Fauzan Rifani, dan Abdul Basit menerima commitment fee dari Donny Winoto terkait proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP dan Super VIP RSUD Damanhuri, Barabai sebesar 7,5 persen atau senilai Rp 3,6 miliar.

Realisasi pemberian fee proyek diduga dilakukan secara bertahap. Pemberian pertama pada rentang September-Oktober 2017 sebesar Rp 1,8 miliar, kemudian pemberian kedua pada 3 Januari 2018 sebesar Rp 1,8 miliar.

Abdul terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X