Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Legowo jika Tak Dapat Kursi Wagub DKI

Kompas.com - 13/08/2018, 13:47 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak memaksakan kehendak untuk mendapat posisi wakil gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan oleh Sandiaga Uno.

"PKS santai-santai saja, kalau PKS dikasih kesempatan ya Alhamdulillah. Kalau tidak dikasih kesempatan, silahkan kasih yang lain," kata Ketua DPP PKS Aboebakar Al-Habsy di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Senin (13/8/2018).

Menurut Aboebakar, pengganti Sandiaga sebagai Wagub DKI sedang dibicarakan oleh PKS dan Gerindra. Sebab, kedua partai inilah yang mengusung pasangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI 2017 lalu.

Baca juga: Ini Penjelasan Kemendagri soal Pergantian Wagub DKI Setelah Sandiaga Mundur

Politisi PKS Aboe Bakar Al Habsyi saat ditemui di bilangan Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2018).Reza Jurnaliston Politisi PKS Aboe Bakar Al Habsyi saat ditemui di bilangan Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2018).

Selain itu, kekosongan kursi Wagub DKI juga dibicarakan dengan Anies Baswedan selaku Gubernur.

"Yang mau bekerja itu kan gubernur dan wakilnya, enggak mungkinlah mengambil nama wagub dengan gubernur tidak tahu. Pasti dia mau orangnya kayak gimana, cocok enggak sama dia," ujar Aboebakar.

Anggota Komisi III DPR ini pun berharap pembahasan mengenai pengganti Sandiaga bisa selesai secepat mungkin.

Baca juga: M Taufik Siap Diusulkan Jadi Wagub Pengganti Sandiaga, tetapi Tak Mau Buru-buru

Dengan begitu, kekosongan kursi pemimpin ibukota tidak berlangsung terlalu lama.

"Tapi yang jelas PKS tidak keberatan kalau dikasih kesempatan, tapi kita juga legowo kalau dikasih kesempatan yang lain. Tapi Prabowo (Ketua Umum Gerindra) itu bijak lah," ujarnya.

Adapun Sandiaga sebelumnya mengundurkan diri sebagai wakil gubernur DKI karena menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo.

Sandiaga sebenarnya bisa mengambil cuti selama kampanye, namun ia lebih memilih mundur dari kursi Wagub DKI.

Kompas TV Partai Gerindra bersama PKS masih menggodok nama pengisi jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang kosong
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com