Ini Penjelasan Kemendagri soal Pergantian Wagub DKI Setelah Sandiaga Mundur

Kompas.com - 13/08/2018, 10:13 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) berjabat tangan dengan Sandiaga Uno (kiri) usai pengunduran diri Sandiaga sebagai Wagub DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Jumat (10/8/2018). Sandiaga Uno resmi mundur dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi bakal calon presiden Prabowo dalam Pilpres 2019.ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) berjabat tangan dengan Sandiaga Uno (kiri) usai pengunduran diri Sandiaga sebagai Wagub DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Jumat (10/8/2018). Sandiaga Uno resmi mundur dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi bakal calon presiden Prabowo dalam Pilpres 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menjelaskan, pengangkatan wakil gubernur DKI Jakarta selepas mundurnya Sandiaga Uno harus melalui persetujuan DPRD DKI Jakarta karena bukan lagi wewenang penuh gubernur DKI Jakarta.

Mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur DKI Jakarta itu diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Bunyinya, "Dalam hal wakil gubernur DKI Jakarta berhenti karena permintaan sendiri, pengisian wakil gubernur DKI Jakarta dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung."

"Jadi, partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan dua orang calon wakil gubernur DKI Jakarta melalui gubernur DKI Jakarta untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta," kata Bahtiar dalam keterangan pers, Senin (13/8/2018).


Baca juga: PKS Klaim Berhak Isi Posisi Wagub DKI

Pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur DKI Jakarta itu dilaksanakan apabila sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan itu.

Bahtiar melanjutkan, proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta melalui rapat paripurna itu  telah diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Kedua pasal itu pada intinya menjelaskan bahwa pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta diselenggarakan melalui rapat paripurna DPRD dan hasil pemilihannya ditetapkan dengan keputusan DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Fadli Zon Sebut Kader PKS Akan Gantikan Sandiaga sebagai Wagub DKI

Berdasarkan itu, pimpinan DPRD mengumumkan pengangkatan wakil gubernur baru DKI Jakarta disertai menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan wakil gubernur DKI Jakarta itu kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Beda dengan Ahok-Djarot

Mekanisme ini, diakui Bahtiar, berbeda ketika Basuki Tjahaja Purnama memilih Djarot Saifullah Hidayat sebagai wakil gubernur.

Mulanya, Djarot dipilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk mendampinginya sejak Desember 2014. Saat itu, Ahok naik jabatan menjadi Gubernur DKI Jakarta pada November 2014. Adapun Ahok menjadi gubernur setelah pejabat sebelumnya, Jokowi, terpilih dan dilantik sebagai Presiden RI pada Oktober 2014.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Djarot, Gubernur DKI yang Tak Ikut Pilkada", https://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/15/11194481/djarot.gubernur.dki.yang.tak.ikut.pilkada.
Penulis : Nursita Sari

Mulanya, Djarot dipilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta oleh Ahok untuk mendampinginya sejak Desember 2014.

Baca juga: Sandiaga: Mahar Rp 1 Triliun Sangat Tidak Benar

Saat itu, Ahok naik jabatan menjadi Gubernur DKI Jakarta pada November 2014. Adapun Ahok menjadi gubernur setelah pejabat sebelumnya, Joko Widodo, terpilih dan dilantik sebagai Presiden RI pada Oktober 2014.

Ketika itu, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2014 yang memuat ketentuan bahwa pengangkatan wakil gubernur merupakan wewenang penuh gubernur.

"Jadi, saat itu, prosesinya itu diusulkan pengangkatannya kepada presiden serta dilantik oleh gubernur," ujar Bahtiar.

Aturan mengenai pengangkatan wakil gubernur merupakan wewenang penuh gubernur sudah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

"Saya tegaskan lagi, saat ini, pengisian kekosongan wakil gubernur dilakukan melalui pemilihan di dalam sidang paripurna DPRD sebagaimana amanat dari Pasal 176 UU Pilkada," lanjut Bahtiar.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Melalui Anaknya, Seorang Ibu Sumbang Sandiaga Uno Rp 500.000

Melalui Anaknya, Seorang Ibu Sumbang Sandiaga Uno Rp 500.000

Regional
Dukung Ma'ruf Amin, Ketua PWNU Jatim Sebut Masa Depan Negara di Tangan NU

Dukung Ma'ruf Amin, Ketua PWNU Jatim Sebut Masa Depan Negara di Tangan NU

Regional
Akar Masalah Mandeknya Dunia Riset Tanah Air Dinilai Belum Tersentuh Kedua Paslon

Akar Masalah Mandeknya Dunia Riset Tanah Air Dinilai Belum Tersentuh Kedua Paslon

Nasional
Menyangkut Masa Depan Bangsa, Pengamat Kecewa Imunisasi Tak Dibicarakan di Debat Ketiga

Menyangkut Masa Depan Bangsa, Pengamat Kecewa Imunisasi Tak Dibicarakan di Debat Ketiga

Nasional
Pengungsi Banjir Bandang di Jayapura Butuh Selimut dan Tenda

Pengungsi Banjir Bandang di Jayapura Butuh Selimut dan Tenda

Regional
Terbukti Bersalah, Mantan Direktur Keuangan Pertamina Tak Dihukum Uang Pengganti

Terbukti Bersalah, Mantan Direktur Keuangan Pertamina Tak Dihukum Uang Pengganti

Nasional
Atasi Pengangguran, Kedua Paslon Dinilai Tak Manfaatkan Infrastruktur yang Ada

Atasi Pengangguran, Kedua Paslon Dinilai Tak Manfaatkan Infrastruktur yang Ada

Nasional
2 Jenazah WNA Malaysia Korban Longsoran Air Terjun di Lombok Dipulangkan

2 Jenazah WNA Malaysia Korban Longsoran Air Terjun di Lombok Dipulangkan

Regional
Korban Ungkap Teroris di Selandia Baru Bingung dengan Denah Masjid

Korban Ungkap Teroris di Selandia Baru Bingung dengan Denah Masjid

Internasional
Ketika Matematika Digunakan untuk Menangani Wabah Penyakit

Ketika Matematika Digunakan untuk Menangani Wabah Penyakit

Edukasi
Polisi Tangkap 2 Penjambret Mahasiswi di Kupang, 1 Pelaku Ditembak

Polisi Tangkap 2 Penjambret Mahasiswi di Kupang, 1 Pelaku Ditembak

Regional
KPK Temukan Uang di Ruangan Menterinya, Ini Tanggapan Kementerian Agama

KPK Temukan Uang di Ruangan Menterinya, Ini Tanggapan Kementerian Agama

Nasional
Menurut Pengamat, Ini Alasan Mengapa Ma'ruf Tampil 'di Luar Ekspektasi' saat Debat Ketiga

Menurut Pengamat, Ini Alasan Mengapa Ma'ruf Tampil "di Luar Ekspektasi" saat Debat Ketiga

Nasional
Kekerasan Seksual Itu Bernama 'Revenge Porn', Apa Itu? Ini 6 Tandanya

Kekerasan Seksual Itu Bernama "Revenge Porn", Apa Itu? Ini 6 Tandanya

Edukasi
Banjir di Gunungkidul, Puluhan Kepala Keluarga Masih Mengungsi

Banjir di Gunungkidul, Puluhan Kepala Keluarga Masih Mengungsi

Regional

Close Ads X