Sidang Sengketa Hasil Pilkada, MK Tolak 31 dari 34 Gugatan

JAKARTA, KOMPAS.com-Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan dismissal terhadap 34 permohonan perselisihan hasil pilkada (PHP), Kamis (9/8/2018).

Agenda sidang kali ini adalah untuk pembacaan beberapa putusan dan ketetapan sengketa perselisihan hasil pilkada (PHP).

Dari 34 permohonan perkara tersebut dua perkara, yakni Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Padang Lawas, dianggap gugur. 

Sementara satu perkara, Kabupaten Rote Ndau, ditarik kembali oleh pemohon. 

Tiga permohonan ditolak MK, karena obyek permohonan bukan mengenai kesalahan perhitungan hasil perolehan suara dalam Pilkada 2018. Tiga permohonan itu datang dari Kabupaten Talaud, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Daiyai.

Juru Bicara MK, Fajar Laksono menuturkan, MK tidak melanjutkan 34 permohonan sengketa pilkada 2018 telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

“Seperti yang kita lihat tadi ada beberapa perkara yang melewati tenggat waktu pengajuan, kemudian ada yang obyek permohonannya keliru bukan kewenangan MK, kemudian ada persoalan selisih hasil suara yang tidak sesuai ketentuan untuk mengajukan permohonan,” ujar Fajar saat ditemui di sela Sidang Perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Adapun 16 permohonan sengketa pilkada ditolak MK, karena tidak memenuhi ambang batas beracara di MK sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, adalah:

Kabupaten Cirebon

Kabupaten Tapanuli Utara

Provinsi Sumatera Selatan

Kabupaten Pare-Pare

Kabupaten Bangkalan nomor perkara 4/PHP.BUP-16/2018

Kabupaten Bangkalan nomor perkara 5/PHP.BUP-16/2018

Kota Palopo