Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sanggup Tangani Korban Bencana Lombok, Pemerintah Belum Minta Bantuan Negara Lain

Kompas.com - 07/08/2018, 21:52 WIB
Devina Halim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia belum meminta bantuan kemanusiaan kepada negara lain untuk korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan, pemerintah memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani bencana ini.

"Untuk penanganan gempa Lombok, sampai saat ini pemerintah Indonesia tidak atau belum menyampaikan permintaan bantuan internasional," ujar Sutopo di Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa (7/8/2018).

"Kami (pemerintah) sanggup untuk menangani dampak gempa ini, bahkan sampai recovery nanti, baik personel, pendanaan, material, semuanya cukup," kata dia.

Baca juga: BNPB Prediksi Kerugian Akibat 2 Gempa Lombok Capai Rp 1 Triliun

Namun, pemerintah terbuka jika ada negara tetangga yang ingin mengirimkan bantuan.

Sampai saat ini, pemerintah sudah mendapatkan tawaran bantuan dari Australia, Singapura, dan Malaysia sebagai bentuk solidaritas kepada Pemerintah Indonesia.

Akan tetapi, negara yang ingin mengirimkan bantuan harus memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan bantuan tersebut nantinya akan menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri dan BNPB.

"Bantuannya nanti akan kami berikan jenis-jenisnya, tidak sembarang bantuan kita terima, tetapi yang diperlukan masyarakat yang terkena dampak gempa di Lombok," ujar Sutopo.

Untuk saat ini, bantuan logistik masih terus dikirimkan kepada korban di Lombok.

Namun, Sutopo menyebutkan jumlah bantuan masih belum sebanding dengan banyaknya korban dan pengungsi.

Ditambah lagi dengan akses yang terbatas serta banyaknya fasilitas umum yang rusak membuat masalah pemberian bantuan semakin runyam.

Baca juga: Indonesia Rawan Bencana, Pelajari Buku Saku dari BNPB

Sutopo menyebutkan, korban terdampak bencana masih membutuhkan banyak bantuan, terutama terkait kebutuhan sehari-hari.

"Masyarakat sampai sekarang masih memerlukan bantuan, kebutuhan-kebutuhan mendasar artinya makanan siap saji, air mineral, air bersih, layanan kesehatan, baik tenaga medisnya, dan obat-obatan," ujar Sutopo.

"Mereka juga memerlukan tenda, terpal, selimut, pakaian, makanan untuk anak-anak, makanan tambahan gizi," tuturnya.

Seperti diketahui, gempa bermagnitudo 7 mengguncang NTB, Minggu (5/8/2018) pukul 18.46 WIB. Gempa bumi tersebut terasa hingga ke Bali dan Nusa Tenggara Timur.

Sampai dengan siang ini, bencana tersebut diketahui telah menelan 105 korban jiwa. Selain itu, terdapat 236 orang luka-luka dan ribuan orang yang masih mengungsi.

Sutopo memprediksi jumlah tersebut akan terus bertambah sebab proses evakuasi masih terus dilaksanakan.

Kompas TV Gempa yang terjadi di Lombok akibat bergesernya sesar aktif patahan Lombok.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com