Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tarik Ulur Cawapres Prabowo, antara Suara PKS, Demokrat, dan GNPF Ulama

Kompas.com - 07/08/2018, 10:32 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Penentuan calon wakil presiden pendamping Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto belum mencapai titik temu.

Hal ini yang membuat koalisi pengusung Prabowo relatif mandek dalam persiapan Pilpres 2019.

Jika kubu Presiden Joko Widodo sudah disibukkan dengan penyusunan struktur tim kampanye nasional serta visi-misi pemerintahan dalam Nawacita Jilid II, perbincangan kubu Prabowo masih berkutat pada topik cawapres.

Belakangan, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan sosok cawapres Prabowo mengerucut menjadi dua nama.

Baca juga: Prabowo Sebut Pembahasan Cawapres Masih Cair

Namun, ia enggan mengungkapkan dua nama yang telah dikerucutkan menjadi cawapres pendamping Prabowo.

"Pembicaraan sampai dengan tadi malam, (calon) wakil presiden yang akan mendampingi Pak Prabowo sudah mulai mengerucut dua nama," kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Sebelumnya tersisa empat nama yang disebut bakal menjadi cawapres Prabowo.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Partai Demokrat mengusulkan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres pendamping Prabowo.

Baca juga: Cawapres Prabowo Mengerucut Jadi Dua Nama

Sementara itu, PKS dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama mengusulkan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai cawapres pendamping Prabowo.

Di sisi lain, anggota tim pemenangan Prabowo di Pilpres 2019, Muhammad Taufik, menyatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga masih dipertimbangkan sebagai kandidat cawapres.

Di tengah ketidakpastian siapa cawapres yang akan dipilih, beberapa partai koalisi terlihat gusar.

Koalisi mentok

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan dengan gamblang mengakui koalisi mentok karena masing-masing partai masih bersikukuh menginginkan kadernya menjadi cawapres Prabowo.

Baca juga: Demokrat: Koalisi Mentok, PAN dan PKS Belum Legawa soal Cawapres Prabowo

Namun demikian, Demokrat juga tak menampik besarnya peluang AHY menjadi cawapres bagi Prabowo dengan alasan mampu mendongkrak elektabilitas Prabowo.

"AHY tentu punya peluang besar," kata Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand melalui pesan singkat, Jumat (3/8/2018).

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com