Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cawapres Prabowo Mengerucut Jadi Dua Nama

Kompas.com - 06/08/2018, 13:36 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, saat ini cawapres pendamping ketua umumnya, Prabowo Subianto, mengerucut menjadi dua nama.

"Pembicaraan sampai dengan tadi malam, (calon) wakil presiden yang akan mendampingi Pak Prabowo sudah mulai mengerucut dua nama," kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Ia mengatakan, kedua nama bakal cawapres pendamping Prabowo itu terus dibahas bersama partai koalisi, yakni PKS, PAN, dan Demokrat.

Namun, Muzani enggan membeberkan dua nama yang dikerucutkan menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo itu.

Baca juga: Gerindra: Kubu Prabowo Cepat Bahas Pilpres, Koalisi Jokowi Alami Pelambatan

Muzani menambahkan, kedua nama itu terus ditimbang efek ke depannya bila salah satu dari mereka dipilih menjadi cawapres pendamping Prabowo.

Beberapa hal yang dipertimbangkan Gerindra beserta partai-partai koalisi yakni elektabilitas dan kemampuan sosok itu untuk menyolidkan mereka.

"Pokoknya dua nama sedang kami seriusi dan hitung dan kami ingin soliditas di antara empat partai yang sudah berkomitmen mendukung Pak Prabowo tetap dalam satu barisan mendukung menghadapi Pilpres 2019," ujar Muzani.

Baca juga: M Taufik Sebut Cawapres Prabowo Akan Diumumkan 6 Agustus

"Karena itu, kesabaran untuk mendengar menjadi bagian seni tersendiri dalam diplomasi ini. Kami terus bicarakan dengan pihak terkait yang bisa memberikan support kepada kami. Karena itu, mungkin kami akan mengambil keputusan soal wakil presiden di akhir," lanjut Muzani.

Diketahui, sebelumnya beredar empat nama yang intensif dibicarakan sebagai cawapres pendamping Prabowo.

Mereka ialah Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, Ustaz Abdul Somad, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kompas TV Potensi besar Prabowo dapat memenangkan Pilpres dengan siapakan Calon Wakil Presidennya?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com