Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"PKS Mungkin Mengambil Sikap Tak Bergabung dengan Prabowo"

Kompas.com - 03/08/2018, 19:12 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research Center (SMRC) Djayadi Hanan menilai, koalisi kubu Prabowo Subianto belum solid menghadapi Pilpres 2019.

Hal ini bisa dilihat dari sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang masih bersikukuh mengincar posisi calon wakil presiden.

Bahkan, ia memprediksi PKS bisa saja mundur dari barisan partai pendukung Prabowo jika figur yang disiapkan tak dipilih jadi cawapres.

“PKS mungkin mengambil sikap tak bergabung dengan Prabowo bila cawapres tidak dari PKS,” kata Djayadi saat dihubungi, Jumat (3/8/2018).

Baca juga: Demokrat Yakin Koalisi Tak Mungkin Pecah, Tinggal Tentukan Cawapres

Sebaliknya, Djayadi menilai, jika Prabowo lebih memilih kader PKS sebagai cawapres, ia meyakini Partai Demokrat juga tidak akan total dalam memenangkan Prabowo dan pasangannya.

Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya mengaku menyerahkan sepenuhnya posisi cawapres kepada Prabowo.

Namun, dipilihnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres tetap menjadi harapan dari partai berlambang mercy.

"Demokrat mungkin memainkan peran minimal bila AHY tidak dijadikan cawapres," ucapnya.

Baca juga: Pengamat: Kelihatannya Penentuan Cawapres Prabowo Mengalami Jalan Buntu

Oleh karena itu, Djayadi meyakini, pada akhirnya Prabowo akan tetap lebih memilih berkoalisi dengan Demokrat ketimbang PKS.

Apalagi, koalisi antara Gerindra dan Demokrat juga sebenarnya sudah cukup untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden.

Jumlah perolehan kursi Gerindra dan Demokrat sudah melewati ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen kursi DPR.

Baca juga: SBY Pernah Bilang, AHY Kan Bukan Boneka meski Dia Anak Saya...

Partai Demokrat memiliki 61 kursi atau 10,9 persen kursi dan Gerindra mengantongi 73 kursi atau 13 persen. Jika dijumlahkan, keduanya punya 23,9 persen kursi DPR.

"Keduanya memiliki persyaratan kursi DPR yang cukup untuk mencalonkan pasangan capres cawapres," kata dia.

PKS sebelumnya mempertimbangkan keluar dari koalisi pendukung Prabowo jika kadernya tak dijadikan cawapres.

Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin menyebutkan, bisa saja partainya mengambil opsi abstain pada Pilpres 2019 jika Prabowo tidak memilih kader PKS sebagai cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com