Tarik Ulur Cawapres Prabowo, antara Suara PKS, Demokrat, dan GNPF Ulama

Hal ini yang membuat koalisi pengusung Prabowo relatif mandek dalam persiapan Pilpres 2019.

Jika kubu Presiden Joko Widodo sudah disibukkan dengan penyusunan struktur tim kampanye nasional serta visi-misi pemerintahan dalam Nawacita Jilid II, perbincangan kubu Prabowo masih berkutat pada topik cawapres.

Belakangan, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan sosok cawapres Prabowo mengerucut menjadi dua nama.

Namun, ia enggan mengungkapkan dua nama yang telah dikerucutkan menjadi cawapres pendamping Prabowo.

"Pembicaraan sampai dengan tadi malam, (calon) wakil presiden yang akan mendampingi Pak Prabowo sudah mulai mengerucut dua nama," kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Sebelumnya tersisa empat nama yang disebut bakal menjadi cawapres Prabowo.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Partai Demokrat mengusulkan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres pendamping Prabowo.

Sementara itu, PKS dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama mengusulkan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai cawapres pendamping Prabowo.

Di sisi lain, anggota tim pemenangan Prabowo di Pilpres 2019, Muhammad Taufik, menyatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga masih dipertimbangkan sebagai kandidat cawapres.

Di tengah ketidakpastian siapa cawapres yang akan dipilih, beberapa partai koalisi terlihat gusar.

Koalisi mentok

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan dengan gamblang mengakui koalisi mentok karena masing-masing partai masih bersikukuh menginginkan kadernya menjadi cawapres Prabowo.

Namun demikian, Demokrat juga tak menampik besarnya peluang AHY menjadi cawapres bagi Prabowo dengan alasan mampu mendongkrak elektabilitas Prabowo.

"AHY tentu punya peluang besar," kata Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand melalui pesan singkat, Jumat (3/8/2018).

Sementara itu, PKS juga berharap Salim dipilih menjadi cawapres Prabowo. Terlebih Salim direkomendasikan pula oleh GNPF Ulama sebagai cawapres Prabowo.

Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Aliyudin berharap Gerindra akan memilih kader dari PKS sebagai cawapres sebab selama ini kedua partai telah menjalin komunikasi politik yang intensif.

"Buat kami sejak awal menyerahkan hal itu kepada Gerindra dan pak Prabowo. Jadi siapa pun yang mencalonkan tidak masalah, yang penting cawapres dari PKS. Jangan sampai pacaran dengan siapa, nikahnya dengan siapa," kata Suhud.

Yang terbaru, giliran GNPF Ulama yang menanyakan sikap koalisi Prabowo terkait dua nama yang mereka rekomendasikan sebagai cawapres, yakni Salim dan Abdul Somad.

Mereka menemui Prabowo di kediaman mantan Pangkostrad itu, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (6/8/2018) malam.

"Pada prinsipnya Pak Prabowo sangat menghormati dan menghargai apa yang sudah dihasilkan oleh ijtima (pertemuan) ulama (GNPF)," ujar Muzani seusai pertemuan.

Namun, Prabowo belum mengambil sikap atas hasil rekomendasi itu. Muzani mengatakan, figur cawapres pendamping Prabowo masih harus dikonsultasikan dengan partai calon mitra koalisi, yakni PKS, PAN, dan Demokrat.

"Kedatangan mereka untuk menanyakan bagaimana hasil pembicaraan dengan partai. Tadi Pak Prabowo menjelaskan bahwa pembicaraan sudah mulai dilakukan dan masih membutuhkan waktu kira-kira satu atau dua hari ini lagi," kata Muzani.

"Insya Allah pada waktu yang tepat beliau akan sampaikan apa hasil kesimpulannya," ucapnya.

Prabowo minta waktu

Prabowo mengaku masih terus membicarakan hasil rekomendasi para ulama dengan partai calon mitra koalisi.

Ia juga meminta GNPF memberikan waktu bagi koalisi untuk bermusyawarah dan membiarkan mekanisme politik berjalan.

"Tentunya ini semua berharap ada keputusan. Tapi saya mengatakan, ini proses musyawarah berjalan. Kita terus mencari yang terbaik," ujar Prabowo kepada wartawan seusai pertemuan.

"Saya sampaikan ke kawan-kawan (GNPF) tolonglah kasih kesempatan ke saya untuk musyawarah dan mekanisme politik di Indonesia berjalan," ucapnya.

Namun, Muzani mengatakan, Prabowo sangat mempertimbangkan faktor soliditas partai calon mitra koalisi dalam memilih figur cawapres.

Sehingga penentuan cawapres pendamping Prabowo pada Pilpres 2019 cukup memakan waktu lama.

"Pertimbangan pertama adalah bagaimana soliditas koalisi ini bisa tetap bertahan. Itulah yang mau kita hargai dari proses itu sehingga ini memerlukan waktu lebih lama, harus lebih sabar," ujar Muzani saat ditemui di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (6/8/2018).