KPK: E-Budgeting Anggaran DPR Bisa Jadi Solusi Antikorupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berkomitmen untuk menerapkan sistem e-budgeting dalam penganggaran dana DPR jika kelak calegnya terpilih menjadi anggota DPR melalui Pemilu 2019. Hal ini, kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany, supaya tercipta transparansi dana kepada rakyat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik usulan partai pimpinan Grace Natalie tersebut. Namun, menurut KPK, e-budgeting harus diimbangi dengan e-planning.

"E-budgeting sebenarnya bagus, tapi yang saya bilang tadi, ada e-planning (ada) e-budgeting. Dan itu harus selaras," kata staf Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK David Sepriwasa usai hadiri diskusi politik di Kantor DPP PSI David Sepriwasa, Minggu (5/8/2018).

Baca juga: E-Budgeting Ungkap Pengusul Anggaran Kolam Rp 620 Juta, Ini Orangnya...

David menjelaskan, jika e-planning tak baik, maka e-budgeting juga akan bermasalah.

Apalagi, penerapan sistem e-budgeting juga masih meninggalkan celah untuk korupsi.

"Sekarang masalahnya semuanya ada celah di situ. Kita perlu melihat bahwa jangan sampai dalam pelaksanaan e-budgeting itu malah terjadi masalah baru," ujar David.

Baca juga: KPK Ingin Pemerintahan Anies-Sandi Lanjutkan Sistem E-Budgeting

Ke depannya, untuk betul-betul menerapkan sistem e-budgeting, kata David, diperlukan sejumlah kebutuhan, seperti sumber daya manusia, hingga infrasktruktur.

Harapannya, usulan tersebut dapat menjadi solusi alternatif bagi KPK untuk memberantas korupsi.

"Mudah-mudahan dengan solusi alternatif yang ditawarkan, KPK semoga tidak ada lagi kasus-kasus korupsi," tutup David.