Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Berkarya Beri Sinyal Dukung Prabowo di Pilpres 2019

Kompas.com - 03/08/2018, 18:58 WIB
Reza Jurnaliston,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menjelaskan, hadirnya Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra yang akrab disapa Tommy Soeharto dalam acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional menjadi sinyal dalam menentukan sikap politik partai tersebut.

Adapun pertemuan ulama dan tokoh GNPF merekomendasikan dua paket capres-cawapres, yakni Prabowo Subianto-Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri dan Prabowo Subianto-Abdul Somad.

"Ketika Pak Tommy diundang dalam Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional, beliau telah menyampaikan pandangan, bahwa menghargai dan menghormati ijtima ulama dan tokoh nasional yang ketemu pada beberapa hari lalu," ujar Priyo Santoso, di DPP Partai Berkarya, Jakarta, Jumat (3/8/2018).

Baca juga: Jika Presidential Threshold 0 Persen, Partai Berkarya Ingin Usung Tommy Soeharto

Priyo mengungkapkan, tidak tertutup kemungkinan partai bentukan Tommy Soeharto ini bersatu dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto.

"Kalau chemisterynya tidak terjadi ya tidak akan terjadi, tetapi arahnya sepertinya begitu. Kalau nanti ternyata chemistry tidak terjadi, kami kan partai yang bebas merdeka untuk menyampaikan pandangan. Tapi dipastikan kami menghormati ijtima ulama kemarin," tutur dia.

Di sisi lain, Priyo menyatakan jika ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 0 persen, Partai Berkarya bakal mengusung Tommy Soeharto sebagai capres di Pilpres 2019.

“Kami akan mencalonkan pak Tommy Soeharto Hutomo Mandala Putra sebagai capres yang akan kami usung, kalau tresholdnya nol (aturan ambang batas pencalonan capres-cawapres) tapi kalau thresholdnya masih seperti sekarang ini kami harus juga tahu diri,” kata Priyo.

Aturan ambang batas (presidential treshold) tersebut tertuang dalam Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Disebutkan bahwa parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres-cawapres dalam pilpres.

Partai Berkarya, kata Priyo, tak menutup kemungkinan akan mengusulkan tokoh baru yang layak didukung partai politik lain.

Baca juga: 16 Bacaleg Mantan Napi Korupsi, Partai Berkarya Akui Kecolongan

Priyo berharap Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi presidential threshold dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

“Kalau keputusan Mahkamah Kontitusi gagah berani ketok palu, presidential threshold 0 persen, saya ingin umumkan arus bawah Partai berkarya mengusulkan Pak Tommy Soeharto sebagai calon presiden," kata mantan wakil ketua DPR RI tersebut.

Kompas TV Partai Berkarya menggelar pendidikan dan pelatihan untuk seluruh calon legislatif.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com