Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/08/2018, 22:16 WIB
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai sempat patah semangat saat nama kadernya tidak digadang-gadang menjadi calon wakil presiden (cawapres) bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Menuju Pilpres 2019, PKS mengajukan sembilan nama sebagai cawapres dari hasil keputusan Majelis Syuro. Partai-partai lain dalam koalisi pendukung Prabowo, seperti Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN), juga telah memberikan nama kadernya.

Perkembangan terakhir, Rabu (1/8/2018), Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan cawapres pilihan Prabowo sudah mengerucut menjadi tiga nama. Salah satunya adalah Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri.

Baca juga: Sekjen PKS: Hanya Ada 2 Opsi Cawapres Prabowo, Salim Segaf atau Ustaz Abdul Somad

"Kalau kemarin sebelum muncul nama Salim Segaf, PKS kelihatan patah arang," ujar Direktur Eksekutif Puskapol FISIP UI Aditya Perdana, saat dihubungi oleh Kompas.com, Kamis (2/8/2018).

"Setelah nama Salim Segaf muncul, kemudian mereka (PKS) barulah ada semangat untuk memperjuangkan itu, artinya ada potensi lah (partai koalisi) mengajak PKS secara serius," lanjutnya.

PKS memang bersikukuh mengajukan nama-nama kadernya untuk dijadikan cawapres. Bahkan, PKS sempat mempertimbangkan untuk keluar dari koalisi pendukung Prabowo jika kadernya tak dijadikan cawapres.

Hingga terakhir, Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin menyebutkan partainya membuka opsi abstain di Pilpres 2019, Rabu (1/8/2018). Adit menilai bahwa langkah tersebut merupakan salah satu trik bargaining PKS untuk menaikkan nilai tawarnya.

Baca juga: PDI-P: Apa Prabowo dan Ustaz Abdul Somad atau Salim Segaf Kuat Hadapi Jokowi?

"Menurut saya ini (abstain) taktik strategi yang dilakukan oleh PKS untuk mendapatkan simpati publik bahwa PKS juga sebenarnya punya calon yang relatif baik dan itu mestinya didorong dan didukung," ucap Aditya.

"Mungkin ada pembicaraan tertentu di internal koalisi Pak Prabowo, tapi ketika mereka menyampaikan kepada publik, (tujuannya) agar (menciptakan) tekanan dari publik," katanya.

Sembilan kader PKS yang diajukan sebelumnya yaitu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Kemudian, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Kompas TV Kasus ini bermula dari pemecatan Fahri Hamzah dari PKS.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KemenPPPA Kecam Kasus Pemerkosaan Anak oleh 11 Orang di Sulteng, Minta Diusut Tuntas

KemenPPPA Kecam Kasus Pemerkosaan Anak oleh 11 Orang di Sulteng, Minta Diusut Tuntas

Nasional
BP2MI: Bank Dunia Ingatkan Indonesia soal Perdagangan Orang Sejak 2017

BP2MI: Bank Dunia Ingatkan Indonesia soal Perdagangan Orang Sejak 2017

Nasional
KPK 3 Kali Tak Penuhi Panggilan, Ombdusman Buka Peluang Jemput Paksa Firli Bahuri dkk

KPK 3 Kali Tak Penuhi Panggilan, Ombdusman Buka Peluang Jemput Paksa Firli Bahuri dkk

Nasional
Jokowi Sebut Logo 'Pohon Hayat' Jadi Identitas Visual IKN

Jokowi Sebut Logo "Pohon Hayat" Jadi Identitas Visual IKN

Nasional
 Posisi MK yang Kian Terkunci untuk Tolak Proporsional Tertutup

Posisi MK yang Kian Terkunci untuk Tolak Proporsional Tertutup

Nasional
Hari Ini, Nindy Ayunda Kembali Diperiksa Terkait Kasus yang Menjerat Dito Mahendra

Hari Ini, Nindy Ayunda Kembali Diperiksa Terkait Kasus yang Menjerat Dito Mahendra

Nasional
Sri Mulyani Laporkan 6 Kandidat Dewan Komisioner OJK ke Jokowi

Sri Mulyani Laporkan 6 Kandidat Dewan Komisioner OJK ke Jokowi

Nasional
Baru 4 Hari di Rutan Cipinang, Mario Dandy Dipindah ke Lapas Salemba

Baru 4 Hari di Rutan Cipinang, Mario Dandy Dipindah ke Lapas Salemba

Nasional
Gugatan Praperadilan soal Penyidikan Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri Diputus Hari Ini

Gugatan Praperadilan soal Penyidikan Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri Diputus Hari Ini

Nasional
Setiap Hari Ada Korban Perdagangan Orang Meninggal, Jokowi Minta Tak Ada 'Backing-mem-backing'

Setiap Hari Ada Korban Perdagangan Orang Meninggal, Jokowi Minta Tak Ada "Backing-mem-backing"

Nasional
Cawe-cawe Jokowi dan Harapan untuk Pemilu Demokratis, Bukan demi Politik Praktis

Cawe-cawe Jokowi dan Harapan untuk Pemilu Demokratis, Bukan demi Politik Praktis

Nasional
Masyarakat Sipil Minta MK Tegur KPU soal Aturan Eks Terpidana Jadi Caleg

Masyarakat Sipil Minta MK Tegur KPU soal Aturan Eks Terpidana Jadi Caleg

Nasional
Profil Denny Indrayana, Pakar Hukum yang 'Ribut' soal Anies Bakal Dijegal dan Isu Putusan MK

Profil Denny Indrayana, Pakar Hukum yang "Ribut" soal Anies Bakal Dijegal dan Isu Putusan MK

Nasional
Menyoal 'Cawe-cawe' Presiden Jokowi

Menyoal "Cawe-cawe" Presiden Jokowi

Nasional
Presiden PKS Ingatkan Kadernya untuk Mundur jika Langgar Etika dan Hukum

Presiden PKS Ingatkan Kadernya untuk Mundur jika Langgar Etika dan Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com