Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ian Kasela Ganti Nama Asli Iandhika Mulya Ramadhan Demi Jadi Anggota DPR

Kompas.com - 02/08/2018, 12:37 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Vokalis grup band Radja Ian Kasela maju sebagai calon anggota DPR 2019-2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Di Pemilu Legislatif 2019 nanti, pria bernama asli Iandhika Mulya Ramadhan ini akan bertarung di Dapil Kalsel I.

Dia pun rela mengganti nama yang diberikan orangtuanya itu dengan nama panggung Ian Kasela, demi dikenal pemilih dalam kertas suara.

“Pengadilan sudah mengesahkan nama gua jadi Ian Kasela. Diputus pengadilan sebelum Lebaran kemarin,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/8/2018).

Baca juga: PDI-P Usung Krisdayanti, Angel Karamoy, hingga Ian Kasela Jadi Caleg DPR

Seperti diketahui, Kasela di belakang nama Ian adalah kependekan dari Kalimantan Selatan, daerah kelahirannya.

“Nama Kasela menempel di kehidupan dan karier gua. Begitu gua ikut dalam politik, sekaligus gua izin sama orang tua, keluarga (ganti nama asli). Ini loh gua mau berikan sesuatu untuk kampung kelahiran gua,” ujar pria kelahiran Banjarmasin 41 silam ini.

Jika kelak lolos ke DPR, Ian tertarik untuk duduk di Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, olahraga.

Baca juga: Ian Kasela, Duta Sasirangan

Bidang ini dianggap sesuai karena selama ini Ian bergelut di dunia kesenian atau kebudayaan.

“Kalau (komisi) tidak sesuai, tidak bagus juga,” ujar Ian.

Ian Kasela yang selalu berkacamata hitam saat tampil dihadapan publik ini pun mengaku siap untuk menanggalkan penampilan khasnya itu.

Baca juga: Krisdayanti: Saya dan Suami Ngefans Sama PDI-P dari Dulu

“Kalau memang etika dan tata krama atau tuntutan anggota Dewan terhormat seperti itu, gua harus siap,” kata dia.

Ian menambahkan, ia sebenarnya sudah mendapatkan tawaran dari partai politik lain sejak menjelang pemilu 2014 lalu. Namun, ia menolak karena ingin maju dari PDI-P.

“Tujuan gua pengen duduk di DPR RI. Yah saya yakin cuma PDI Perjuangan yang bisa mengantarkan gua ke sana,” kata Ian.

Kompas TV Pemilu 2019 jadi ajang pertaruhan semua patai politik untuk meraih suara besar setidaknya untuk lolos dari ambang batas parlemen.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com