Wasekjen PKS Optimistis Prabowo Akan Pilih Salim Segaf sebagai Cawapres

Kompas.com - 02/08/2018, 10:09 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bergandengan tangan dengan Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri seusai melakukan pertemuan di DPP PKS, Jakarta, Senin (30/7/2018). Pertemuan tersebut untuk membahas hasil dari penyampaian Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang menunjuk Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2019 serta Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai Cawapres. ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGAKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bergandengan tangan dengan Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri seusai melakukan pertemuan di DPP PKS, Jakarta, Senin (30/7/2018). Pertemuan tersebut untuk membahas hasil dari penyampaian Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang menunjuk Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2019 serta Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai Cawapres.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Abdul Hakim optimistis Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto akan memilih Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri sebagai calon wakil presiden.

"Kami yakin akhirnya Pak Prabowo akan ambil pilihan Habib Salim (Salim Segaf) sebagai cawapresnya," kata dia dalam pesan singkat, Rabu (1/8/2018).

Baca juga: Sekjen PKS: Hanya Ada 2 Opsi Cawapres Prabowo, Salim Segaf atau Ustaz Abdul Somad

Hakim menjelaskan, partainya menjunjung tinggi hasil rekomendasi pertemuan ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF). Sehingga rekomendasi nama Salim Segaf dan Uztaz Abdul Somad akan diperjuangkan oleh PKS.

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Abdul Hakim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6), memberikan keterangan terkait ketidakhadiran PKS dalam rapat Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintah tentang rencana kenaikan harga BBM. Abdul Hakim beralasan, ketidakhadiran PKS dalam rapat itu karena ada perubahan mendadak dari daftar undangan hadir yang disampaikan protokol Kantor Wakil Presiden kepada PKS.KOMPAS/Hendra A Setyawan Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Abdul Hakim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6), memberikan keterangan terkait ketidakhadiran PKS dalam rapat Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintah tentang rencana kenaikan harga BBM. Abdul Hakim beralasan, ketidakhadiran PKS dalam rapat itu karena ada perubahan mendadak dari daftar undangan hadir yang disampaikan protokol Kantor Wakil Presiden kepada PKS.

"PKS menjunjung tinggi ijtima ulama," kata Hakim.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Mustafa Kamal juga mengatakan, pihaknya tidak akan memunculkan nama lain kecuali dua nama hasil rekomendasi ulama GNPF.

Baca juga: Ini Kekuatan Ustaz Somad dan Salim Segaf yang Bisa Dongkrak Prabowo

"Akan kita bahas di Majelis Syuro terdekat dan akan diputuskan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh AD/ART partai,” katanya, dalam siaran pers yang diterima, Rabu (1/8/2018).

"Keduanya sama-sama baik. Keduanya adalah pilihan dan kebanggaan umat dan ulama. Patut sama-sama kita perjuangkan. Tentu kita akan teruskan dalam pembahasan di Majelis Syuro,” tambahnya.

Kedua nama tersebut juga akan dibawa dalam proses pembahasan capres- cawapres bersama parpol mitra koalisi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Persiapan New Normal di 4 Provinsi, Akan Diperluas jika Efektif

Persiapan New Normal di 4 Provinsi, Akan Diperluas jika Efektif

Nasional
Hadapi Arus Balik. Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Hadapi Arus Balik. Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Nasional
Perintah Kapolri, Operasi Ketupat Diperpanjang hingga 7 Juni 2020

Perintah Kapolri, Operasi Ketupat Diperpanjang hingga 7 Juni 2020

Nasional
Presiden Jokowi Tinjau Kesiapan New Normal di Mal Summarecon Bekasi

Presiden Jokowi Tinjau Kesiapan New Normal di Mal Summarecon Bekasi

Nasional
Saat Muhadjir Silaturahim Virtual Bersama Pegawai Kemenko PMK

Saat Muhadjir Silaturahim Virtual Bersama Pegawai Kemenko PMK

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan Panduan Pencegahan Covid-19 Kemenkes Tak Tumpang Tindih

Ketua MPR Minta Penerapan Panduan Pencegahan Covid-19 Kemenkes Tak Tumpang Tindih

Nasional
Ini Indikator Penentu Sebuah Daerah Siap Lakukan Aktivitas Sosial Ekonomi Saat 'New Normal'

Ini Indikator Penentu Sebuah Daerah Siap Lakukan Aktivitas Sosial Ekonomi Saat "New Normal"

Nasional
Pemerintah Diminta Perpanjang Masa Pembatasan Transportasi Mudik dan Arus Balik Lebaran

Pemerintah Diminta Perpanjang Masa Pembatasan Transportasi Mudik dan Arus Balik Lebaran

Nasional
YLKI: Rencana Pembukaan Kembali Mal pada 5 Juni Terlalu Gegabah

YLKI: Rencana Pembukaan Kembali Mal pada 5 Juni Terlalu Gegabah

Nasional
Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti, Ditjen PAS: Pintu Dikunci dari Dalam

Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti, Ditjen PAS: Pintu Dikunci dari Dalam

Nasional
Masyarakat Sumatera Utara yang Mudik Diimbau Tak Kembali ke Jakarta

Masyarakat Sumatera Utara yang Mudik Diimbau Tak Kembali ke Jakarta

Nasional
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
Komisi X Minta Ada Simulasi Protokol Kesehatan Sebelum Sekolah Dibuka

Komisi X Minta Ada Simulasi Protokol Kesehatan Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Gubernur Sumbar Minta Masyarakat Tak Kembali ke Perantauan

Cegah Penularan Covid-19, Gubernur Sumbar Minta Masyarakat Tak Kembali ke Perantauan

Nasional
Usai Idul Fitri, Kemenko Perekonomian Bersiap Pulihkan Ekonomi

Usai Idul Fitri, Kemenko Perekonomian Bersiap Pulihkan Ekonomi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X