Ramai-ramai Gugat Politik Uang Pilkada ke MK

Kompas.com - 26/07/2018, 18:04 WIB
Ilustrasi KOMPAS.com/LAKSONO HARI WIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Kamis (26/7/2018) melakukan sidang perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah di 35 daerah di Tanah Air. Sidang kali ini adalah pada tahapan pemeriksaan pendahuluan.

Dalam persidangan, kasus pelanggaran dan kecurangan yang kerap dilaporkan adalah terkait praktik politik uang. Kompas.com mencatat adanya laporan politik uang dalam laporan gugatan yang disidangkan hari ini.

Pasangan calon bupati Bogor Ade Ruhandi-Ingrid Kansil, misalnya, melaporkan kecurangan yang terjadi di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor saat penyelenggaraan pilkada. Salah satu kecurangan tersebut adalah adanya praktik politik uang.

Kemudian, gugatan diajukan oleh pasangan calon nomor 3 Pilkada Sulawesi Tenggara Rusda Mahmud-Sjafei Kahar juga menyebut adanya politik uang yang dilakukan secara terstruktur dan masif.

Baca juga: Selama Pilkada 2018, Polri Proses 25 Kasus Politik Uang

 

Selain itu, ada pula kecurangan berupa keterlambatan penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dilakukan pasangan calon Ali Mazri-Lukman Abunawas.

Pasangan calon Walikota Padang Panjang Hendri Arnis-Eko Furqani juga menyebut adanya dugaan kegiatan politik uang yang dilakukan oleh relawan pasangan calon lain. Akibatnya, calon pemilih menjadi terpengaruh.

Selain itu, keberatan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang juga menyebut soal indikasi politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 1, yakni Harnojoyo-Fitriati Agustinda. Tidak hanya itu, aparat sipil negara (ASN) juga diindikasikan terlibat dalam pemenangan Pilkada di daerah tersebut.

Baca juga: Ini Empat Provinsi dengan Dugaan Pelanggaran Politik Uang Terstruktur

Pasangan calon dalam Pilkada Maluku Utara Abdul Gani Kasuba-Al Ali Yasin juga melaporkan adanya kecurangan berupa politik uang yang dilakukan pasangan calon lain. Selain itu, ada pula kecurangan berupa keterlibatan ASN dalam upaya pemenangan dan riwayat korupsi Ahmad Hidayat Mus selaku Gubernur terpilih.

Pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Rote Ndao Bima Theodorianus Fanggidae-Ernest Zardak Pella juga menduga adanya pelanggaran berupa politik uang yang melibatkan perangkat desa. Ini terjadi di Desa Oeledo, Kecamatan Pante Baru.

Pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Bangkalan Imam Buchori-Mondir Rofii pun melaporkan ada dugaan politik uang. Diduga ada pembagian sembako dan uang pecahan Rp 50.000 maupun Rp 100.000 oleh pasangan calon lain selama masa tenang dan satu hari setelah pemungutan suara.

Sidang perkara PHP kepala daerah juga akan dilaksanakan MK pada esok hari, Jumat (27/7/2018). Sama seperti hari ini, sidang akan dilakukan terhadap pilkada di 35 daerah di Indonesia.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X