Mencari Parpol Antikorupsi, Memang Ada?

JAKARTA, KOMPAS.com - Bukan hal baru kalau jargon antikorupsi selalu menjadi isu terdepan jelang pemilihan umum (pemilu). Partai poltik seakan berlomba menyampaikan pesan sebagai musuh praktik haram tersebut.

Tak heran bila jargon antikorupsi menggema, pakta integritas menolak praktik korupsi pun ditandatangani, bahkan hal terbaru, dukungan terhadap larangan eks narapidana kasus korupsi jadi calon anggota legislatif pun mengalir.

Akan tetapi, kenyataan tak seindah slogan yang diucapkan. Korupsi tak kunjung hilang, bahkan seakan melekat kuat. Buktinya, begitu banyak kader parpol tak henti-henti dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mulai dari anggota DPRD, kepala daerah, hingga anggota DPR, bahkan ketua DPR sekalipun banyak yang kini mendekam di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan KPK.

Kini, larangan eks napi korupsi untuk jadi caleg pun ditabrak. Parpol masih saja mendaftarkan caleg eks napi kasus korupsi dengan  dalih menunggu uji materi di Mahkamah Agung (MA) atas aturan tersebut.

Baca juga: Berkas Caleg Eks Koruptor Dikembalikan, KPU Dinilai Bisa Jamin Kualitas Pemilu 2019

Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto menilai, sensitivitas parpol atas kehendak publik sudah lama tumpul.

Padahal kehendak publik sederhana. Parpol diharapkan dapat menyodorkan calon wakil rakyat yang berintegritas, bukan yang punya catatan beringas mengorupsi duit rakyat.

Buruknya rekrutmen dan kaderisasi dinilai menjadi sebab utama sulitnya parpol menyodorkan nama caleg yang punya integritas.

Publik mencari

Bila parpol seakan kesulitan mencari caleg berintegritas, maka publik kesulitan juga mencari parpol yang punya komitmen antikorupsi.

Kepercayaan publik kepada parpol sangat rendah. Hal itu terkonformasi dari berbagai survei kepercayaan publik yang menempatkan parpol di posisi terbawah.

"Ketika bicara parpol antikorupsi maka semua orang termasuk publik enggak percaya, utopis, seperti mimpi," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Rabu (25/7/2018).

Baca juga: TII: Ada Beragam Bentuk Upaya Pelemahan Agenda Antikorupsi

Menurut Dahnil, sangat penting untuk menagih komitmen parpol atas antikorupsi. Sebab mau tidak mau, suka tidak suka, parpol adalah episentrum atau hulu dari kepemimpinan negeri.

Bupati, wali kota, hingga presiden pun berasal dari parpol. Bahkan pimpinan lembaga seperti KPK pun harus melalui proses di DPR yang notabene diisi oleh orang parpol.

Menurut Dahnil, saat ini masih sulit mencari parpol yang antikorupsi. Ia yakin publik juga kesulitan mencari parpol antikorupsi.