Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datang Sebagai Ketua MPR, Zulkifli Sempatkan Bicara Politik dengan Jokowi

Kompas.com - 24/07/2018, 18:52 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menuturkan bahwa dirinya bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada Selasa (24/7/2018) pagi.

Zulkifli menegaskan bahwa dalam pertemuan itu ia hadir sebagai Ketua MPR. Dalam pertemuan ia lebih banyak melaporkan hal-hal terkait urusan MPR, termasuk Rapat Gabungan antara MPR dan seluruh perwakilan DPD.

"Tadi memang bertemu Pak Presiden, selain ketua MPR, saya mau rapat seperti ini tentu konsultasi. Perlu Ragab (Rapat Gabungan) MPR, perlu sidang tahunan. Tentu perlu lapor dengan presiden," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Baca juga: Selasa Pagi, Presiden Jokowi Bertemu Zulkifli Hasan di Istana Bogor

Kendati demikian, Zulkifli tidak membantah saat ditanya apakah dalam pertemuan itu juga membicarakan persoalan politik.

Namun, ia enggan untuk memaparkan isi pembicaraannya dengan Presiden Jokowi. Termasuk soal tawaran bagi PAN untuk bergabung dengan koalisi parpol pendukung Jokowi di Pilpres 2019.

Zulkifli menegaskan partainya belum bersikap terkait dukungan di Pilpres 2019.

Baca juga: Bertemu Prabowo, Zulkifli Intensifkan Komunikasi Jelang Pilpres 2019

Diketahui, PAN merupakan calon kuat mitra koalisi Partai Gerindra yang akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres.

"Ya kalau namanya saya ketua umum partai kan, ngomong politik ada, tapi ya proses," kata Zulkifli.

Pertemuan antara Zulkifli dan Jokowi terjadi setelah pertemuan enam ketua umum Parpol di Istana Bogor, Senin (23/7/2018) malam.

Baca juga: Prabowo, Sohibul, Zulkifli, dan Amien Rais Bertemu, Bahas Koalisi Pilpres 2019

Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKN Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta, dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengatakan, dalam pertemuan Partai politik koalisi pendukung Presiden petahana Joko Widodo masih membuka ruang bagi parpol lain yang hendak bergabung. Kendati demikian, ada batasan waktu yang diberikan.

"Tentu ada batasan, sampai kapan deadline-nya, istilahnya toko tutupnya kapan," kata Ketua Umum PPP Romahurmuziy saat dihubungi, Selasa (24/7/2018).

Kompas TV Partai Amanat Nasional masih bersikeras memajukan kadernya menjadi cawapres di Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com