Jokowi Siapkan Keppres, Gaji Wali Kota Naik dalam Waktu Dekat?

BOGOR, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Malang Sutiaji menyebut bahwa Presiden Joko Widodo sudah menyiapkan keputusan presiden tentang kenaikan gaji wali kota di Indonesia.

Presiden Jokowi, kata Sutiaji, menyebutkan hal itu ketika bertemu dengan para wali kota di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7/2018).

"Beliau menginformasikan, dalam minggu-minggu ke depan, akan ada keppres yang mengatur tentang itu (kenaikan gaji wali kota)," ujar Sutiaji kepada wartawan, usai pertemuan.

Baca juga: Bertemu Presiden Jokowi, Para Wali Kota Minta Naik Gaji

Meski demikian, Sutiaji membantah bahwa rencana kenaikan gaji wali kota tersebut merupakan usul Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Menurut dia, rencana itu diinginkan oleh kedua belah pihak, baik pemerintah pusat, atau Apeksi.

"Memang beliaunya (Presiden) yang proaktif. Karena melihat kondisi di lapangannya. Sekali lagi yang saya pahami, kami tidak pernah mengusulkan," ujar dia.

Sutiaji juga belum mengetahui berapa besaran kenaikan gaji untuk jabatan wali kota.

Baca juga: Jokowi: Pendapatan Operasional Babinsa Naik 771 Persen

Kompas.com sudah berusaha mengonfirmasi mengenai keputusan presiden kenaikan gaji wali kota ini ke pihak Istana. Namun, belum ada pejabat yang mengonfirmasi kebenaran ini.

Diberitakan, Apeksi meminta kenaikan gaji kepada Presiden Jokowi. Permintaan itu disampaikan saat Apeksi bertemu Presiden Jokowi di Istana Presiden Bogor, Senin siang.

"Pada intinya sih kita menyampaikan ada beberapa hal yang diharapkan oleh teman- teman, tapi sesuai dengan kemampuan juga sih," kata Ketua Apeksi Airin Rachmi Diany kepada wartawan, usai pertemuan.

"Kami berharap ini (permintaan kenaikan gaji) tidak menjadi beban, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa bekerja secara maksimal," lanjut dia.

Alasannya, gaji para wali kota sudah sejak lama tidak mengalami kenaikan. Berkaca pada dirinya saja, Airin yang merupakan Wali Kota Tangerang Selatan mengaku tidak cukup untuk operasional, khususnya dalam memberikan bantuan kepada masyarakat tidak mampu.

"Mudah-mudahan ada formula yang baik yang tentu tak jadi beban pemerintah pusat," ujar dia.