Satgas Saber Pungli Dipandang Jadi Pekerjaan Tambahan Polri

Kompas.com - 20/07/2018, 14:44 WIB
Salah seorang tim penyidik Saber Pungli Polresta Barelang sedang menyusun sejumlah uang yang merupakan barang bukti dari dugaan kasus pungli PPDB yang dilakukan di SMA Negeri 10 Sei Panas, Batam KOMPAS.COM/ HADI MAULANASalah seorang tim penyidik Saber Pungli Polresta Barelang sedang menyusun sejumlah uang yang merupakan barang bukti dari dugaan kasus pungli PPDB yang dilakukan di SMA Negeri 10 Sei Panas, Batam

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI menyoroti belum baiknya koordinasi di dalam Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Sehingga, dalam tugas dan fungsinya, peran Polri dipandang lebih dominan.

"Kesannya ini lebih banyak kerjanya polisi," jelas Anggota Ombudsman Adrianus Meliala dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Baca juga: Ombudsman Nilai Kinerja Satgas Saber Pungli Tak Efektif

Adrianus mengungkapkan, Satgas Saber Pungli hakikatnya merupakan satgas yang bersifat sinergis dan merupakan satuan kerja hibrida, yakni gabungan berbagai macam lembaga lainnya dan tidak hanya Polri.

"Tapi malah lebih jadi kerjaan barunya polisi. Alhasil polisi dianggap kerja sendiri," sebut Adrianus.

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (20/7/2018). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Ia juga memberi contoh minimnya respons, sinergi, dan kerja sama dengan lembaga lain. Ada kasus yang sudah ditangkap oleh Satgas Saber Pungli, namun kasus tersebut malah ditolak oleh kejaksaan.

"Tingkat response dari lembaga lain kurang," imbuh Adrianus.

Baca juga: Ini Saran Ombudsman untuk Satgas Saber Pungli agar Bekerja Efektif

Secara umum, permasalahan koordinasi terlihat pada minimnya unit pelaksana proyek (UPP) Saber Pungli baik di provinsi maupun kabupaten/kota yang melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya yang memiliki kewenangan yang sama.

Ini dapat menimbulkan ketidakefektifan Satgas Saber Pungli dalam memberantas pungli yang berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar.

Baca juga: Ombudsman: Anggaran Jadi Hambatan Kinerja Saber Pungli

Selain itu, koordinasi dengan instansi lain, baik pusat maupun daerah, juga belum menyeluruh. Ini mengakibatkan masih adanya instansi pusat maupun instansi daerah yang belum membentuk UPP.

"Kurangnya koordinasi juga mengakibatkan kurang proaktifnya instansi yang tergabung dalam UPP," tutur Adrianus.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

Nasional
UPDATE:  Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

UPDATE: Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

Nasional
LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X