Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Tidak Ada Perpanjangan Waktu Pendaftaran Caleg

Kompas.com - 18/07/2018, 00:16 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menegaskan, tidak ada perpanjangan pendaftaran calon anggota legislatif.

Batas akhir waktunya tetap hari Selasa (17/7/2018) pukul 00.00 WIB.

"Sampai pukul 14.30 WIB siang tadi, baru empat partai yang mendaftarkan calegnya. Ada PDI- P, Partai Nasdem, PSI dan Perindo," ujar Arief saat dijumpai di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa sore.

"Selebihnya kami tunggu sampai nanti malam dan tidak ada lagi ya perpanjangan. Jadi pukul 00.00 WIB, stop," kata dia.

Penutupan pendaftaran caleg, lanjut Arief, dipantau penuh oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sehingga diharapkan berjalan sesuai aturan.

Baca juga: Hari Terakhir Pendaftaran Caleg, KPU Jabar Siap Lembur

Setelah itu, KPU akan memeriksa kelengkapan berkas caleg. Apabila belum lengkap, KPU akan meminta parpol melengkapinya.

Namun, bukan berarti menambah berkas baru. Pada tahapan ini, parpol hanya boleh memperbaiki berkas, bukan menambah berkas yang kurang.

Mengenai verifikasi apakah caleg itu pernah terlibat kasus korupsi, narkotika dan kejahatan seksual terhadap anak, Arief memastikan bahwa KPU akan menelitinya betul.

"Kalau syarat calon masing-masing calon ada yang tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan, maka kami akan kembalikan ke partai politik. Partai punya dua opsi. Pertama, melengkapi syarat yang tidak lengkap atau kedua, mengganti caleg dengan caleg baru. Tapi bukannya menambah caleg ya," ujar Arief.

"Misalnya hari ini ada parpol yang hanya memasukan 500 daftar caleg. Padahal kan slotnya ada 575. Saat ada yang tidak lengkap nantinya, bisa diganti, tapi dari yang 500 itu. Tidak bisa nanti setelah pukul 00.00 WIB, begitu ada yang dinyatakan tidak lengkap, dia nambah 75 lagi, tidak bisa," kata dia.

Kompas TV Jelang pemilihan anggota legislatif 2019, sejumlah nama politisi dan tokoh publik berbondong-bondong pindah partai politik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com