Kisah di Balik Penetapan 14 Juli sebagai Hari Pajak

Rapat BPUPKI ini berlangsung pada 10 Juli-17 Juli 1945 dan membahas UU terkait keuangan dan ekonomi. Usulan soal pajak disampaikan pada 14 Juli 1945.

Taxmin mau cerita dikit kenapa hari ini disahkan sebagai #HariPajak.

Awalnya dikemukakan oleh Radjiman Wediodiningrat yang mengusulkan agar pemungutan pajak diatur dengan hukum dalam sidang BPUPKI.

Landasan usulan Radjiman ini lalu terus dibahas oleh anggota BPUPKI. pic.twitter.com/EN5DHmHeu0

— #PajakKitaUntukKita (@DitjenPajakRI) July 13, 2018

Kata "pajak" muncul dalam Rancangan Kedua UUD pada Pasal 23 butir kedua yang ada di BAB VI.

Pasal 23 butir kedua berbunyi, "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang".

Sejak itu, pembahasan pajak terus bergulir hingga akhirnya dimasukkan sebagai sumber penerimaan utama negara pada 16 Juli 1945.

Sejak awal kemerdekaan, sistem pajak masih sederhana. Sumber tertulis hanya ada di Undang-Undang Pajak Penjualan (PPn) Tahun 1951 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968 tentang Perobahan/Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan (PPn) Tahun 1951.

Selanjutnya, ada Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing. Perubahan kembali terjadi pada masa Orde Baru.

Di era Orde Baru, berlaku UU No 6 Tahun 1983, UU No 7 Tahun 1983, dan Undang-undang No 8 Tahun 1983.

Dalam UU Perpajakan tahun 1983 tersebut berlaku asas perpajakan Indonesia.

Penetapan Hari Pajak 

Penetapan 14 Juli sebagai Hari Pajak diputuskan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-313/PJ/2017 tanggal 22 Desember 2017.

Tanggal 14 Juli dipilih atas dasar munculnya pertama kali pembahasan soal pajak dalam rapat BPUPKI pada 14 Juli 1945.

Hari Pajak mulai diberlakukan mulai 2018 ini.

Melalui Hari Pajak, diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak. Pajak, sebagai salah satu sumber pendapatan negara, punya peran penting pajak untuk pembangunan.