Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Demokrat Tawarkan AHY sebagai Cawapres

Kompas.com - 12/07/2018, 12:19 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera memprediksi Partai Demokrat akan merapat ke koalisi yang dibentuk oleh Gerindra, PKS dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Mardani mengatakan, belakangan PKS telah menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat.

"Masih ada kesempatan merapat ke PKS dan Gerindra. Masih 50-50," ujar Mardani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca juga: Pekan Depan, Gerindra, PKS, PAN Umumkan Koalisi Pilpres 2019

"Kami sudah bertemu Demokrat. Pak Prabowo juga sudah bertemu Demokrat. Tentu masing-masing punya harapan. Ada cawapres, ada yang lain-lain," ucapnya.

Menurut Mardani, dalam komunikasi tersebut Demokrat menawarkan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai calon wakil presiden.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (19/8/2017).KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (19/8/2017).

Artinya, Demokrat akan siap berkoalisi jika koalisi memutuskan untuk mengusung AHY sebagai cawapres pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.

Baca juga: Politisi PAN: Duet Prabowo-AHY Akan Sulit Terwujud

"Selama mas AHY diterima, siap katanya. Bargainnya mas AHY, kalau mas AHY diterima cawapres," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan dirinya tengah mempertimbangkan AHY sebagai calon wakil presiden.

Hal itu dia ungkapkan saat ditanya soal pertemuannya dengan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan pada Kamis (5/7/2018) lalu.

Baca juga: Demokrat: SBY dan Airlangga Bahas Potensi Poros di Luar Jokowi dan Prabowo

Menurut Prabowo, AHY merupakan sosok yang dapat menarik pemilih-pemilih muda di bawah usia 45 tahun.

Kendati demikian, Prabowo belum memutuskan apakah AHY akan mendampinginya sebagai cawapres pada Pilpres 2019 mendatang.

Prabowo mengatakan, saat ini seluruh opsi sosok cawapres masih harus dibicarakan dengan mitra koalisi Partai Gerindra, yakni PKS dan PAN.

Baca juga: Sekjen Demokrat Akui Golkar Ajak Gabung ke Koalisi Jokowi

Selain AHY, nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno juga dipertimbangkan sebagai cawapres.

"Saya sampaikan ke Pak Syarief Hasan, kami tidak ada masalah, kami welcome tapi karena saya sudah terlanjur bekerja sama erat dengan PKS dan PAN berarti kkami harus perlu ada konsensus karena kami ingin suatu koalisi yang kuat ke depannya," kata Prabowo.

Kompas TV SBY menyebut Demokrat akan menjadi game changer.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com