Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarat Cawapres Jokowi, dari "Chemistry" hingga Faktor Elektoral

Kompas.com - 11/07/2018, 17:21 WIB
Reza Jurnaliston,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari PARA Syndicate, Ari Nurcahyo menilai, Presiden Joko Widodo perlu memilih calon wakil presiden (cawapres) yang bisa diterima dan direstui oleh semua kalangan.

Menurut Ari, cawapres Jokowi tak cukup hanya diterima oleh kelompok lintas-golongan, tapi juga partai politik pendukungnya. Hal ini untuk menghindari adanya perpecahan di internal koalisi pemerintah.

Menurut Ari, cawapres Jokowi saat Pilpres 2019 nantinya perlu memiliki chemistry atau keterikatan yang baik.

"(Cawapres) punya integritas dan chemistry dengan Jokowi dan bisa menjadi partner atau tandem kerja terbaik untuk mendukung kerja Jokowi di periode kedua," kata Ari saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/7/2018).

Baca juga: Jokowi Harus Pilih Cawapres yang Diterima Semua Parpol Pendukung

Menurut Ari, cawapres Jokowi nanti sebaiknya yang bisa menjamin keberlanjutan program, visi, dan misi yang tertuang dalam Nawacita, yang merupakan janji kampanye Jokowi dalam Pilpres 2014.

"Seorang cawapres Jokowi bisa menjamin keberlanjutan Nawacita dan pembangunan ekonomi demi memantapkan legacy kepemimpinan Jokowi untuk Indonesia ke depan," ujar dia.

Selain itu, Ari memandang seorang cawapres Jokowi nantinya perlu mampu memberikan penguatan bagi kepastian hukum, jaminan keamanan, dan stabilitas politik. Penguatan ini terutama pada masalah persatuan bangsa dan penanganan radikalisme.

"Punya kapasitas politik memberikan nilai tambah elektoral bagi keterpilihan Jokowi dan memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia ke depan," kata dia.

Baca juga: "Nama Cawapres di Kantong Jokowi, Ada Penghapusnya?"

Di sisi lain, Ia mengatakan, setidaknya ada empat nama yang paling potensial menjadi cawapres Jokowi, yakni mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kapolri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Presiden Jokowi sebelumnya mengaku sudah memutuskan siapa cawapres yang akan mendampingi maju pada pemilihan presiden 2019.

Namun, ia belum bersedia menyebutkan nama tersebut kepada publik.

Jokowi tidak menjelaskan cawapres yang dimaksudnya hanya satu atau banyak nama. Jokowi meminta wartawan dan publik bersabar. Pengumuman nama cawapres, kata dia, harus dilakukan pada waktu yang tepat.

Kompas TV Masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden makin dekat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com