Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Harus Pilih Cawapres yang Diterima Semua Parpol Pendukung

Kompas.com - 11/07/2018, 08:28 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, Presiden Joko Widodo harus memilih calon wakil presiden yang bisa diterima oleh semua kalangan, termasuk partai politik pendukungnya.

Hal ini untuk menghindari adanya perpecahan di internal koalisi pemerintah.

Ia mengatakan, setidaknya ada empat nama yang paling potensial menjadi cawapres Jokowi yakni mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur NTB TGB Zainul Majdi, dan mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung.

Baca juga: Posisi Jokowi Dinilai Lebih Rumit dalam Menghadapi Pilpres 2019

Namun diantara nama-nama itu, Yunarto menilai sosok Mahfud Mahfud MD lah yang lebih mudah diterima semua pihak.

“Untuk saat ini, saya menilai baru Pak Mahfud MD yang akseptabilitasnya paling tinggi dibanding figur lain seperti TGB atau Chairul Tanjung,” kata Yunarto saat dihubungi, Selasa (10/7/2018) malam.

Sementara TGB, menurut Yunarto, sulit diterima semua partai pendukung Jokowi karena merupakan kader Partai Demokrat.

Baca juga: Empat Harapan Publik dalam Pilpres 2019

 

Adapun Chairul Tanjung juga terafiliasi dengan Partai Demokrat karena pernah menjadi menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Begitu juga dengan Sri Mulyani.

"Cawapres ideal untuk Jokowi ada di Mahfud MD," kata dia.

Yunarto juga menilai Mahfud MD sebagai figur yang komplet karena berpengalaman di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, Mahfud dinilai bersih dari catatan pelanggaran hukum.

“Gayanya berani dan tegas. Karakternya sama dengan wakil-wakil Pak Jokowi yang berani,” sambung Yunarto.

Baca juga: Jelang Pilpres 2019, Jokowi Ingatkan Pandai-pandai Memilih Pemimpin

Mahfud yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama, kata dia, juga diyakini akan mampu menggalang dukungan dari kaum nahdliyin.

Presiden Jokowi sebelumnya mengaku sudah memutuskan siapa cawapres yang akan mendampingi maju pada pemilihan presiden 2019.

Namun, ia belum bersedia menyebutkan nama tersebut kepada publik.

"(Cawapres) sudah ada, tinggal diumumin," kata Jokowi kepada wartawan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (7/7/2018).

Baca juga: Survei LSI: 72,5 Persen Responden Tak Ingin Konflik Pilkada DKI 2017 Terulang di Pilpres

Jokowi tidak menjelaskan cawapres yang dimaksudnya hanya satu atau banyak nama. Jokowi meminta wartawan dan publik bersabar. Pengumuman nama cawapres, kata dia, harus dilakukan pada waktu yang tepat.

Namun, partai politik pendukung pemerintah selain PDI-P mengaku belum pernah diajak bicara siapa cawapres yang dipilih oleh Jokowi.

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Malam berikut ini

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com