Dukung Jokowi pada Pilpres 2019, TGB Siap Hadapi Berbagai Risiko

Kompas.com - 11/07/2018, 15:44 WIB
Gubernur NTB Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang saat mengikuti diskusi di kantor Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jakarta, Rabu (11/7/2018) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comGubernur NTB Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang saat mengikuti diskusi di kantor Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jakarta, Rabu (11/7/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang ( TGB) menyatakan siap menghadapi berbagai risiko atas sikapnya mendukung kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama dua periode.

Pertama, ia siap jika diharuskan mengundurkan diri jika sikapnya berbeda dari keputusan resmi Partai Demokrat nantinya.

"Kalau bertentangan dengan partai, saya tetap pada posisi saya, keputusan saya untuk mendukung Bapak Jokowi. Kalau ada risiko atas pilihan itu ya saya akan hadapi," ujar TGB di kantor Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Rabu (11/7/2018).

TGB pun mengakui bahwa dirinya juga banyak menerima kritikan hingga cacian dari warganet atas keputusannya mendukung Jokowi.

Baca juga: TGB Mengaku Terhormat jika Jadi Cawapres bagi Jokowi

Menurut dia, hal itu wajar. Sebagai Gubernur NTB, pro dan kontra juga selalu mengikutinya dalam perumusan dan eksekusi berbagai kebijakan.

"Tetapi selama kita memutuskan sesuatu berdasarkan keyakinan kita, kemudian ada obyektivitas yang saya lihat, manfaat dan mudaratnya lebih besar seperti apa. Kalau kita sudah putuskan sesuatu berdasarkan itu, ya kita harus siap saja. Kita terima apa pun risikonya," ucap anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

TGB pernah menyatakan bahwa dukungannya kepada Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019 merupakan sikap pribadinya.

Baca juga: Cerita Luhut soal Curhat TGB yang Dukung Jokowi Dua Periode

Dia menepis tudingan bahwa dukungannya terhadap Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

"Tak ada kaitannya dengan apa pun, tak ada urusan dengan pemeriksaan KPK, tidak ada urusan dengan jabatan saya di Demokrat, tidak ada urusan dengan jabatan tertentu atau hal-hal eksternal lain," ujar TGB, Jumat (6/7/2018).

"Ini bagian dari pertangungjawaban saya sebagai anak bangsa seperti halnya Anda semua. Kan kita harus bersuara dan bersikap ketika melihat keadaan yang harus kita sikapi," tuturnya.

Mengenai kenapa pernyataan itu ia sampaikan setelah Pilkada Serentak 2018, ia mengaku mengambil sikap itu lebih karena kepeduliannya terhadap situasi politik dan persatuan antarumat saat ini.

Keputusan itu diambilnya setelah empat tahun kepemimpinan Jokowi, dan disampaikannya setelah Pilkada Serentak 2018.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

Nasional
KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

Nasional
Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Nasional
Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Nasional
Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Nasional
Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Nasional
Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Nasional
Menag: Hampir 100 Persen Pesantren Sudah Pembelajaran Tatap Muka

Menag: Hampir 100 Persen Pesantren Sudah Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Komisioner KPU: Kesadaran Masyarakat Gunakan Masker Masih Rendah

Komisioner KPU: Kesadaran Masyarakat Gunakan Masker Masih Rendah

Nasional
Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning, Satu Kelas Hanya Boleh Berisikan 18 Murid

Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning, Satu Kelas Hanya Boleh Berisikan 18 Murid

Nasional
Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

Nasional
Keraguan Masyarakat Jadi Tantangan Berat Relawan Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19

Keraguan Masyarakat Jadi Tantangan Berat Relawan Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Masih Tinggi, Pemerintah Tetap Izinkan Sekolah Tatap Muka

Kasus Harian Covid-19 Masih Tinggi, Pemerintah Tetap Izinkan Sekolah Tatap Muka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X