Kompas.com - 09/07/2018, 18:10 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kiri) bersama Wakil Pimpinan KPK Basaria Panjaitan (kedua kanan) dan Alexander Marwata (kanan) memberikan ucapan selama kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol Heru Winarko seusai pelantikan di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/3/2018). Presiden Joko Widodo resmi melantik Irjen Pol Heru Winarko yang sebelumnya menjabat sebagai deputi penindakan KPK, menjadi kepala BNN menggantikan Komjen Pol Budi Waseso yang memasuki masa pensiun. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AKetua KPK Agus Rahardjo (kedua kiri) bersama Wakil Pimpinan KPK Basaria Panjaitan (kedua kanan) dan Alexander Marwata (kanan) memberikan ucapan selama kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol Heru Winarko seusai pelantikan di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/3/2018). Presiden Joko Widodo resmi melantik Irjen Pol Heru Winarko yang sebelumnya menjabat sebagai deputi penindakan KPK, menjadi kepala BNN menggantikan Komjen Pol Budi Waseso yang memasuki masa pensiun.

PALU, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, penangkapan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah kepala daerah di Indonesia sebenarnya bukanlah prestasi pihaknya, tetapi tragedi.

"Selama dua setengah tahun menjabat, saya tidak menghitung berapa kepala daerah yang kena OTT, yang jelas tahun 2018 ini saja sudah lebih dari sepuluh," kata Marwata menjawab pertanyaan wartawan setelah membuka pelatihan bersama peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Hotel Mercure Palu, Senin (9/7/2018), seperti dikutip Antara.

Dia mengatakan, OTT terhadap sejumlah kepala daerah sebagai tragedi karena kepala daerah dipilih oleh mayoritas rakyat yang mengharapkan kepala daerah itu bisa membawa perubahan dan perbaikan di daerahnya.

"Rasa-rasanya aneh ketika rakyat dengan suara mayoritas memilih seorang kepala daerah dan berharap betul kepala daerah itu dapat membawa perubahan perbaikan di daerahnya kemudian pada yang sama masyarakat merasa senang ketika kepala daerahnya itu kena OTT. Itu kan nggak sejalan," katanya.

Marwata berharap, kepada seluruh elemen masyarakat ketika sudah memilih kepala daerahnya untuk juga mengawal dan mengawasi agar kepala daerah yang dipilih.

Jangan sampai kepala daerah melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum khususnya dalam tindak pidana korupsi.

"Jadi itu bukan hanya menjadi tugas KPK tetapi juga masyarakat mengawal dan mengawas. Ini adalah hal yang selama ini kita nilai menjadi titik lemah hingga kepala-kepala daerah itu melakukan korupsi, KPK bekerja sama dengan BPK dan BPKP juga dari Kejaksaan, Kepolisian supaya tidak terjadi penyimpangan," jelasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, kata dia, pengawasan atau audit juga harus dilakukan. Pihaknya sudah mendorong Kementrian Dalam Negeri agar aparat pengawas internal yang selama ini di bawah kepala daerah akan dinaikan menjadi benar-benar independen.

"Secara prinsip Kemendagri dan Menpan sudah setuju, mungkin nanti inspektorat itu tidak di bawah kepala daerah langsung. Inspektor tingkat dua kabupaten kota itu nanti SK-nya oleh gubernur," ujar dia.

Inspektur provinsi nanti Sk-nya itu Mendagri sehingga apa ketika inspektor itu menemukan dalam audit menemukan penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah dia tidak khawatir lagi mengungkapnya, menyampaikannya, tidak khawatir kalau nanti dia akan dimutasi atau dicopot," tandasnya.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soroti Laporan Bank Dunia, Anggota DPR Minta Pembahasan RUU PDP Dikebut

Soroti Laporan Bank Dunia, Anggota DPR Minta Pembahasan RUU PDP Dikebut

Nasional
Penuhi Kebutuhan Oksigen, Pemerintah Kerja Sama dengan Berbagai Negara

Penuhi Kebutuhan Oksigen, Pemerintah Kerja Sama dengan Berbagai Negara

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 3 Staf Benny Tjokro sebagai Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 3 Staf Benny Tjokro sebagai Saksi

Nasional
Menkes Sebut Sosiolog dan Tokoh Masyarakat Punya Peran Penting dalam Edukasi Protokol Kesehatan

Menkes Sebut Sosiolog dan Tokoh Masyarakat Punya Peran Penting dalam Edukasi Protokol Kesehatan

Nasional
Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Meningkat, Korban Mayoritas Perempuan dan Anak

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Meningkat, Korban Mayoritas Perempuan dan Anak

Nasional
Ketua DPR: Fasilitas Isolasi Khusus Anggota Dewan Belum Diperlukan

Ketua DPR: Fasilitas Isolasi Khusus Anggota Dewan Belum Diperlukan

Nasional
Airlangga Ingatkan Perlunya Indonesia Produksi Vaksin Covid-19 secara Mandiri

Airlangga Ingatkan Perlunya Indonesia Produksi Vaksin Covid-19 secara Mandiri

Nasional
Orangtua Diharapkan Jaga Nutrisi dan Tumbuh Kembang Anak Saat Pandemi

Orangtua Diharapkan Jaga Nutrisi dan Tumbuh Kembang Anak Saat Pandemi

Nasional
KPK Setor Uang Rampasan Rp 654 Juta dan 41.350 dollar Singapura dari Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan ke Kas Negara

KPK Setor Uang Rampasan Rp 654 Juta dan 41.350 dollar Singapura dari Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan ke Kas Negara

Nasional
Minta Testing Ditingkatkan, Menkes: Vaksin Benar, tapi Bukan Satu-satunya Cara Atasi Pandemi

Minta Testing Ditingkatkan, Menkes: Vaksin Benar, tapi Bukan Satu-satunya Cara Atasi Pandemi

Nasional
Jokowi: Kalau Vaksinasi Sudah 70 Persen, Daya Tular Virus Corona Agak Melambat

Jokowi: Kalau Vaksinasi Sudah 70 Persen, Daya Tular Virus Corona Agak Melambat

Nasional
Setjen DPR Siapkan Wisma Kopo untuk Isolasi Mandiri Anggota Dewan

Setjen DPR Siapkan Wisma Kopo untuk Isolasi Mandiri Anggota Dewan

Nasional
Kemendikbud Ristek Anggarkan Rp 3,7 Triliun untuk Laptop hingga Peralatan TIK pada 2021

Kemendikbud Ristek Anggarkan Rp 3,7 Triliun untuk Laptop hingga Peralatan TIK pada 2021

Nasional
Syarat Vaksinasi Jemaah Umrah, Kemenag Sebut Dubes Saudi Berpendapat yang Terpenting Disetujui WHO

Syarat Vaksinasi Jemaah Umrah, Kemenag Sebut Dubes Saudi Berpendapat yang Terpenting Disetujui WHO

Nasional
Sidang Tahunan 2021 Akan Digelar Ekstra Minimalis

Sidang Tahunan 2021 Akan Digelar Ekstra Minimalis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X