Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacanakan Anies Jadi Capres, PKS Dinilai Berharap "Coattail Effect"

Kompas.com - 09/07/2018, 13:57 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai utak-atik nama calon presiden dan wakil presiden oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah bagian dari kalkulasi politik jelang pemilihan presiden 2019.

Diketahui, setelah sebelumnya lebih condong mendukung Prabowo Subianto menjadi calon presiden, kini PKS memunculkan wacana pasangan baru yang akan diusung, yakni Anies Baswedan dan Ahmad Heryawan.

"Masing-masing partai politik, termasuk PKS saat ini memang sedang menimbang serta berhitung kira-kira peluang politik mereka bagaimana di 2019," ujar Hendri kepada Kompas.com, Senin (9/7/2018).

Baca juga: Anies: Urusan Capres Itu Tanya Pimpinan Partai Saja...

Salah satu hal yang jadi pertimbangan yakni coattail effect. Artinya, bagaimana sosok yang diusung di Pilpres bisa mendongkrak perolehan suara pada pemilihan anggota legislatif.

Maka, tidak heran PKS melakukan test the water dengan mewacanakan sejumlah nama. Termasuk dengan mewacanakan Anies-Aher.

"Kalau memang Prabowo bersama PKS, kan PKS mengharapkan coattail effect ke partainya. Misalnya nanti si Prabowo memilih orang di luar PKS, misalnya Anies, coattail effect-nya enggak ada buat PKS. Semuanya kan ke Gerindra. Beda soal kalau Gerindra bisa memastikan Prabowo-Aher, coattail effect-nya pasti untuk PKS juga," ujar Hendri.

Baca juga: Waketum Gerindra: Tak Mungkin Anies Baswedan Presiden, Itu Berat...

"Nah makanya akhirnya diusunglah figur Anies-Aher. Sebab bagaimanapun juga akhirnya dengan nama Anies-Aher yang dimunculkan dari PKS, coattail effect mereka bisa mampir ke PKS. Kan mereka ini kan takut enggak kebagian coatil effect saja nantinya," lanjut dia.

 

Injury time

Tentang waktu pendaftaran yang kira-kira tinggal sebulan lagi, Hendri menilai, waktu sebulan cukup untuk mengutak-utik siapa yang paling menuai elektabilitas tinggi pada Pilpres 2019 mendatang.

"Satu bulan itu waktu yang cukup lama untuk politik. Partai politik kita ini senangnya main di injury time dan biasanya gol-gol cantik memang terjadinya di injury time. Jadi mereka semua nunggu, enggak ada yang mau duluan. Karena kalau duluan nanti perhitungan politiknya semakin gampang," ujar Hendri.

Baca juga: Anies Baswedan dan AHY Dalam Radar Prabowo Subianto...

Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Alynudin menyatakan, partai koalisi menyetujui jika Anies Baswedan maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2019, bukan sebagai calon wakil presiden.

"Wacana Anies Baswedan sebagai cawapres Prabowo Subianto sangat kecil kemungkinan terealisasi. Partai koalisi lebih setuju mengusung Anies sebagai capres, bukan cawapres," ujar Suhud dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (8/7/2018), seperti dikutip dari Antara.

"Pengorbanan umat dan rakyat Jakarta terlalu besar jika Anies hanya cawapres," lanjut dia.

Baca juga: Prabowo Disebut Telah Kantongi Nama Anies dan AHY

Suhud mengatakan, PKS telah mengusulkan pasangan Anies-Ahmad Heryawan sebagai opsi yang sangat menjanjikan sebagai pasangan untuk melawan petahana.

"Anies-Aher pasangan yang sangat ideal. Keduanya muda, kepala daerah berprestasi, kompeten, pintar, dan religius," ujarnya. Menurut dia, Pilpres 2019 membutuhkan figur baru untuk "melawan" Jokowi.

Kompas TV Partai Keadilan Sejahtera berbeda pendapat dengan Partai Gerindra soal peluang Anies Baswedan pada pemilihan presiden tahun 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com