Waketum Gerindra: Tak Mungkin Anies Baswedan Presiden, Itu Berat...

Kompas.com - 07/07/2018, 10:43 WIB
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono di Jakarta, Rabu (2/5/2018). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANWakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono di Jakarta, Rabu (2/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono mengungkapkan ada dinamika di masyarakat yang menginginkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.

"Sekarang ada animo dan dinamika di masyarakat ingin (majukan) Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan)," ujar Ferry saat acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/7/2018).

Ferry mengatakan, pilihan cawapres untuk Prabowo akan ditentukan oleh ketua umum Prabowo Subianto sendiri.

"Artinya Pak Prabowo yang mempunyai kebijaksanaan apakah mas Anies (Anies Baswedan) diikhlaskan ikut di dalam pilpres dengan catatan Pak Prabowo Subianto nawarin cawapres (kepada Anies)," kata dia.

Di sisi lain, Ferry menyatakan partainya tetap konsisten mengusung ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai capres.

Ia menambahkan, upaya mengusung Anies sebagai capres pengganti Prabowo masih sebatas wacana. "Tak mungkin (Anies Baswedan) Presiden. Itu agak berat," kata Ferry.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan salah satu kandidat serius yang ia pertimbangkan untuk mendampinginya di Pilpres 2019.

Prabowo menilai Anies merupakan sosok yang memiliki kapabilitas sebagai calon wakil Presiden.

"Pak Anies salah satu calon, tokoh muda yang kami pandang capable. Jadi saya kira beliau calon serius juga. Calon wakil yang serius," ujar Prabowo saat ditemui di kediaman pribadinya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (6/7/2018).



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X