Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Tegaskan Tak Ingin Berspekulasi Terkait Pencalonannya di Pilpres

Kompas.com - 08/07/2018, 13:31 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menegaskan tak ingin berspekulasi terkait wacana pencalonannya sebagai calon wakil presiden Joko Widodo. Menurut dia, ia hanya fokus bertugas sebagai Kepala KSP.

"Saya enggak mau "kalau-kalau". Saya tidak mau spekulasi. Udahlah sekarang saya menghadapi apa yang di depan mata," kata Moeldoko dalam perayaan ulang tahunnya ke-61 di Taman Suropati, Jakarta, Minggu (8/7/2018).

Baca juga: Ditanya Niat Mundur Moeldoko untuk Jadi Cawapres, Ini Kata Ketum Hanura

Meskipun wacana itu terdengar, ia mengaku memang bekerja untuk Jokowi. Namun, dalam kapasitas pengabdiannya sebagai Kepala KSP, bukan menyangkut kepentingan lainnya.

"Ya saya memang harus for Jokowi sekarang, wong saya Kepala Staf Kepresidenan, ha-ha-ha. Ya total hidup saya untuk Pak Jokowi," kata dia.

"Saya tidak pernah bersepekulasi, hidup saya ini hanya yang ada di depan mata itu yang saya kerjakan, intinya kita mengabdi untuk bangsa dan negara," tegasnya.

Baca juga: Moeldoko Ingin Mundur dari Hanura

Dari rangkaian ucapan selamat ulang tahun yang disampaikan, Moeldoko sempat didoakan bisa menjadi calon wakil presiden Jokowi pada Pilpres 2019 nanti.

Doa dan harapan itu datang dari seorang relawan Jokowi-Moeldoko (Jodoh) Dhini Mudiyani.

Menurut Dhini, Moeldoko layak mendampingi Jokowi karena telah berpengalaman di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Baca juga: Pengamat: Setidaknya Ada 4 Penantang Jokowi dalam Pilpres 2019

Moeldoko juga dinilainya dekat dengan tokoh-tokoh Islam.

"Alasannya, memiliki nilai plus dibanding yang lain, yang lain mungkin bagus, tapi ini mungkin terbagus menurut kami sebagai relawan," kata dia.

Dhini mengakui saat ini gerakan relawannya masih di media sosial. Ia menegaskan tak ingin mendahului tahapan pendaftaran Pilpres 2019.

Baca juga: Pilpres 2019, Penantang Jokowi Tak Lagi Prabowo Subianto

"Belum gerakan politis lebih dari itu karena memang kita tidak ingin mendahului juga ya," kata dia.

"Kita memang belum mengagendakan untuk bertemu, jadi dalam kesempatan ini kami berharap Jokowi-Moeldoko untuk 2019," sambungnya.

Kompas TV Presiden Joko Widodo mendapat dukungan di Pilpres 2019 dari aktivis 98.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com