Kompas.com - 06/07/2018, 22:54 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanti kehadiran Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dan Ibu Siti Hasmah dalam kunjungan kenegaraan di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/6). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/Spt/18
ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo atau Jokowi menanti kehadiran Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dan Ibu Siti Hasmah dalam kunjungan kenegaraan di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/6). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/Spt/18

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris berpendapat penantang Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden (pilpres) 2019 mendatang bukan hanya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saja.

“Lawan tanding (Jokowi) belakangan ini bertambah banyak, bukan hanya Prabowo, 4 atau 5 nama lawan tanding Jokowi," kata Syamsuddin saat ditemui di kantor PARA Syndicate, Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Baca juga: Anies Diusulkan Jadi Capres, Gerindra Bersikeras Usung Prabowo

"Yang pertama Prabowo (Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto), Anies (Gubernur DKI Jakarta), Gatot (Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo), Rizieq Shihab dan sulit diduga pak JK (Jusuf Kalla),” lanjutnya.

Meski sudah berulang kali menyatakan ingin beristirahat, Syamsuddin menuturkan, peluang Jusuf Kalla bisa muncul sebagai lawan tanding menentukan bagi Jokowi.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris KOMPAS.com/Kristian Erdianto Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris

Baca juga: Tawarkan Anies Jadi Capres ke Gerindra, PKS Inginkan Calon Anak Muda

Hanya saja, Kalla tidak bisa maju tanpa partai politik.

“Golkar memilih dukung Jokowi daripada usung JK. Didasarkan pada tahun 2004 dan 2014. Pada 2004 JK tak didukung Golkar, 2014 tidak didukung. Hal-hal sama akan terulang, tinggal siapa yang mau berada di belakang JK,” kata dia.

Selain itu, kata Syamsuddin nama lain yang bisa disebut adalah Gatot Nurmantyo.

Baca juga: Survei SMRC: Machfud MD dan Sri Mulyani Konsisten Masuk 5 Besar Cawapres

Menurut survei Saiful Majani Research and Consulting (SMRC), Gatot ada di menempati rangking atas dalam pilihan publik umum sebagai capres atau cawapres.

Namun demikian, kata dia, Gatot butuh kendaraan politik untuk bisa maju dalam Pilpres 2019.

“Siapa yang mau usung? Sia tak punya parpol, tipe jual mahal, tidak mau komunikasi intensif dengan parpol. Kalau ingin maju, mestinya lobi intensif dilakukan, tidak mungkin maju tanpa dukungan parpol,” kata dia.

Baca juga: Survei SMRC: Jokowi Tokoh Paling Disukai Massa Pemilih Nasional

Lebih lanjut, ketika negosiasi antar tokoh di lingkungan oposisi gagal, Syamsuddin mengatakan, kemungkinan muncul tokoh alternatif seperti petinggi Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

“Mau tidak mau Rizieq (petinggi Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab) ditengok sebagai calon alternatif mengalahkan Jokowi,” kata dia.

Kompas TV Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membenarkan penjajakan Partai Demokrat untuk berkoalisi dengan Gerindra di Pilpres 2019.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.