Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan dan AHY Dalam Radar Prabowo Subianto...

Kompas.com - 07/07/2018, 05:40 WIB
Kristian Erdianto,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi kandidat kuat calon wakil presiden pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Kurang dari satu bulan pendaftaran calon peserta Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, nama Anies dan AHY sering disebut-sebut oleh elite partai calon mitra koalisi Gerindra.

Wacana menyandingkan Prabowo dengan Anies atau AHY pun bermunculan. Bahkan ada pula yang mewacanakan Anies dan AHY sebagai capres-cawapres 2019.

Terkait pertemuan dengan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan pada Kamis (5/7/2018) lalu, Prabowo mengakui bahwa dirinya tengah mempertimbangkan AHY sebagai cawapres.

Menurut dia, AHY merupakan sosok yang berpotensi menarik pemilih-pemilih muda di bawah usia 45 tahun.

"Kenapa saya mengatakan kami pun melirik saudara AHY, masalahnya adalah bahwa bagian dari pemilih yang usia di bawah 45 tahun besar sekali," ujar Prabowo saat ditemui di kediaman pribadinya, Jakarta Selatan, Jumat (6/7/2018).

"Jadi kalau antara pemilih dan calon, kalau hubungan emosionalnya terlalu jauh, tidak baik juga," ucapnya.

Kendati demikian, Prabowo belum memutuskan apakah AHY akan mendampinginya sebagai cawapres pada Pilpres 2019 mendatang.

Prabowo mengatakan, saat ini seluruh opsi sosok cawapres masih harus dibicarakan dengan mitra koalisi Partai Gerindra, yakni PKS dan PAN.

"Saya sampaikan ke Pak Syarief Hasan, kami tidak ada masalah, kami welcome tapi karena saya sudah terlanjur bekerjasama erat dengan PKS dan PAN berarti perlu ada konsensus karena kami ingin suatu koalisi yang kuat ke depannya," kata Prabowo.

Nama Anies Baswedan juga masuk dalam radar mantan Komandan Jenderal Kopassus itu.

Bahkan ia menyebut Anies sebagai salah satu kandidat yang ia pertimbangkan secara serius sebagai cawapres karena memiliki kapabilitas.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com