Pemuda Muhammadiyah Harap MA Tolak Uji Materi PKPU soal Caleg Eks Koruptor

Kompas.com - 06/07/2018, 19:25 WIB
Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Rabu (27/12/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKetua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Rabu (27/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, berharap Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan terpidana kasus korupsi, bandar narkoba, dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg).

Pasalnya, Keputusan MA akan menjadi patokan bagi KPU dalam memutuskan sikap terkait proses pendaftaran calon.

Jika gugatan diterima, maka KPU wajib meloloskan calon peserta eks napi korupsi, bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak sebagai caleg.

Baca juga: Tak Hanya Koruptor, Mantan Napi Narkoba dan Kejahatan Seksual Boleh Daftar Caleg

"Iya, jadi, bagi saya upaya yang dilakukan oleh KPU melalui PKPU tersebut adalah upaya melindungi hak publik. Dan bagi saya di atas konstitusi ada etika atau akhlak yang menjiwai konstitusi," ujar Dahnil saat dihubungi, Jumat (6/7/2018).

"Ada yang tidak mampu di-cover konstitusi sehingga membutuhkan standar etika yang tinggi dan upaya KPU menurut saya upaya meninggikan etika tersebut," ucapnya.

Menurut Dahnil, larangan eks koruptor menjadi caleg merupakan upaya positif untuk melindungi masyarakat.

Baca juga: ICW Kritik Kesepakatan DPR, Pemerintah, dan KPU soal Eks Koruptor Bisa Daftar Caleg

Di sisi lain, peraturan tersebut juga menjadi upaya mencegah agar mantan koruptor tidak mengulangi perbuatannya.

Kejahatan korupsi dinilainya berpotensi laten kembali dilakukan jika mantan napi memiliki kesempatan.

"Dengan pelarangan tersebut saya kira KPU telah membantu koruptor untuk menjauhi potensi mengulangi perbuatannya sekaligus yang pasti melindungi publik sebagai korban dari praktik korupsi," kata Dahnil.

Baca juga: KPU: Jika Caleg Eks Koruptor Tak Lolos Verifikasi, Parpol Bisa Lakukan 2 Hal Ini

Sebelumnya, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah dan KPU akhirnya menyepakati bahwa mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak memiliki kesempatan untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada pemilu 2019.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X