Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Tiap Minggu Pasti Ada Kepala Daerah Kena OTT, Saya Sangat Sedih

Kompas.com - 06/07/2018, 11:01 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku sangat sedih banyak kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal ini disampaikan Jokowi di hadapan ratusan bupati dalam acara Rakornas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di ICE BSD, Tangerang Selatan, Jumat (6/7/2018).

"Karena setiap bulan, setiap minggu pasti ada. Saya juga sangat sedih, loh, jangan dipikir saya senang. Tengah malem tahu-tahu dapat berita. Pagi-pagi dapat berita," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, kekhawatiran mengenai OTT KPK ini sudah disampaikan juga oleh para bupati yang berkunjung ke Istana Bogor, Kamis kemarin.

Di antara semua masalah yang disampaikan, menurut Jokowi, OTT KPK menjadi yang paling dikhawatirkan para bupati.

"Seperti tadi sudah disampaikan Pak Ketua (Apkasi), 'Pak Presiden, sekarang ini banyak gubernur, bupati, wali kota yang ditangkap KPK'. Ya saya sampaikan hati-hati, jangan main main dengan yang namanya korupsi, suap gratifikasi. Hati hati," kata Jokowi.

Baca juga: Para Kepala Daerah Ditangkap, Parpol Diminta Introspeksi Ketimbang Salahkah KPK

Mantan gubernur DKI Jakarta ini meyakini, KPK juga tidak akan menyasar para kepala daerah jika mereka bersih dan tidak mencoba-coba melakukan korupsi.

"Jangan bersentuhan dengan hal yang tadi saya sampaikan. Kalau enggak bersentuhan, enggak perlu yang namanya takut, enggak perlu yang namanya khawatir. Hati-hati," kata Jokowi, yang juga pernag menjabat wali kota Solo.

Sementara itu, Ketua Apkasi Mardani H Maming dalam sambutannya mempertanyakan penyebab banyaknya kepala daerah yang ditangkap oleh KPK ini.

"Berdasarkan data, 416 bupati, kurang lebih 300 di antaranya bermasalah hukum atau tersangkut masalah. Ini sebuah angka yang fantastis menjadi pertanyaan besar bagi saya," kata Mardani.

"Saya tidak mengerti apakah para bupati yang salah atau karena sistem hukum kita yang keliru, ini harus menjadi introspeksi kita bersama," ujar Bupati Tanah Bumbu ini.

Kompas TV KPK menduga telah terjadi transaksi terkait penganggaran yang melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com