KPK Pelajari Kesaksian Kwik Kian Gie soal Peran Megawati dalam SKL BLBI

Kompas.com - 06/07/2018, 09:58 WIB
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comJuru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menuturkan, pihaknya mempelajari kesaksian Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kwik Kian Gie.

Saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis (5/7/2018), Kwik mengatakan bahwa  Megawati Soekarnoputri sewaktu menjabat presiden pada akhirnya menyetujui pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada debitur penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI).

"Seperti halnya fakta-fakta sidang di kasus-kasus yang ditangani KPK, tentu kami lakukan analisis," kata Febri kepada Kompas.com, Jumat (6/7/2018).

Kendati demikian, kata dia, pihaknya belum berencana memanggil Presiden ke-5 RI tersebut. Sebab, KPK masih fokus pada tataran implementasi kebijakan ini.

"KPK saat ini fokus pada tataran implementasi kebijakan, karena dugaan perbuatan melawan hukumnya di sana," ujar Febri.

Baca juga: Cerita Kwik Kian Gie Saat Megawati Setuju Terbitkan Inpres SKL BLBI

Ia menjelaskan, untuk melihat kasus BLBI ini terbagi pada tataran kebijakan dan implementasi kebijakannya. Kebijakan ini dilandasi oleh Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002.

Inpres itu dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Isi inpres tersebut yakni Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.

"Di implementasi kebijakan, misal dalam kasus ini kita menemukan dugaan SKL justru diberikan. Padahal kewajiban Sjamsul Nursalim belum selesai. Karena piutang petani tambak yang dimasukan sebagai bagian dari sejumlah pembayaran pada negara ternyata macet," ujar Febri.

Baca juga: Alasan Kwik Kian Gie Tolak Keputusan Megawati dan Pendapat Kabinet soal SKL BLBI

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo tak menutup kemungkinan akan mengembangkan perkara korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) terkait pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada pengusaha Sjamsul Nursalim.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Bunuh Istrinya Gara-gara Uang Rp 20.000, Pria Ini Minta Tolong ke Warga

Usai Bunuh Istrinya Gara-gara Uang Rp 20.000, Pria Ini Minta Tolong ke Warga

Nasional
Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Dihentikan, KSPI Bakal Gelar Demo Besar 14 Agustus

Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Dihentikan, KSPI Bakal Gelar Demo Besar 14 Agustus

Nasional
Bantah Hadi Pranoto, Kemenkes: Obat Covid-19 Belum Ditemukan

Bantah Hadi Pranoto, Kemenkes: Obat Covid-19 Belum Ditemukan

Nasional
Satgas Sebut Pengendalian Covid-19 Layaknya Perang Akar Rumput

Satgas Sebut Pengendalian Covid-19 Layaknya Perang Akar Rumput

Nasional
Menurut Satgas, 5 Klaster Ini Jadi Penyumbang Angka Covid-19 Besar di Indonesia

Menurut Satgas, 5 Klaster Ini Jadi Penyumbang Angka Covid-19 Besar di Indonesia

Nasional
Hubungan Prabowo-Jokowi Jadi Alasan Gerindra Dukung Gibran pada Pilkada Solo

Hubungan Prabowo-Jokowi Jadi Alasan Gerindra Dukung Gibran pada Pilkada Solo

Nasional
Atasi Kendala Belajar Daring, Guru di Jateng Aplikasikan 'Jogo Siswa' dengan Temui Murid

Atasi Kendala Belajar Daring, Guru di Jateng Aplikasikan "Jogo Siswa" dengan Temui Murid

Nasional
Jaksa KPK Tolak Wahyu Setiawan Sebagai Justice Collaborator

Jaksa KPK Tolak Wahyu Setiawan Sebagai Justice Collaborator

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Total 1.552.141 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 3 Agustus: Total 1.552.141 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
Kasus Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Kasus Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Sebaran Kasus Covid-19 di Indonesia 3 Agustus: Jatim Tertinggi

Sebaran Kasus Covid-19 di Indonesia 3 Agustus: Jatim Tertinggi

Nasional
Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara

Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 77.572 Orang

UPDATE 3 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 77.572 Orang

Nasional
Berkaca Sejarah Pandemi Flu 1918, Kebijakan Tegas soal Covid-19 Dinilai Perlu Ada

Berkaca Sejarah Pandemi Flu 1918, Kebijakan Tegas soal Covid-19 Dinilai Perlu Ada

Nasional
Denny Indrayana: Sore Ini Kami ke Demokrat, Mudah-mudahan Dapat Dukungan

Denny Indrayana: Sore Ini Kami ke Demokrat, Mudah-mudahan Dapat Dukungan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X