Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Kapal Tenggelam, Ketua DPR Minta Kemenhub Lakukan Evaluasi

Kompas.com - 04/07/2018, 20:14 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo merasa prihatin dengan kecelakaan kapal secara beruntun belakangan ini.

Politisi Partai Golkar ini meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi.

“Terutama di sisi pengawasan maupun penerbitan surat izin berlayar bagi perusahaan jasa pelayaran,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/7/2018).

Baca juga: Menhub: Kapal Feri KM Lestari Maju Bawa Penumpang Melebihi Manifes

Bambang mengingatkan pentingnya upaya serius untuk mencegah kecelakaan moda transportasi air terus berulang.

Ia juga mendorong Kemenhub untuk mendisiplinkan pengusaha-pengusaha moda transportasi air, baik swasta maupun BUMN untuk memperhatikan aturan-aturan yang berlaku.

Menurut dia, semua perusahaan moda transportasi air harus mematuhi peraturan keselamatan dalam perjalanan dan memperhatikan standard operating procedure (SOP).

Ketua DPR Bambang Soesatyo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/5/2018).KOMPAS.com/Ihsanuddin Ketua DPR Bambang Soesatyo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/5/2018).

Baca juga: Uang Rp 30 Miliar yang Tenggelam Bersama Kapal Feri Ditemukan Utuh Tanpa Kerusakan

“Ini guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang,” ujarnya.

Selain itu, Bambang juga meminta Kemenhub dan Badan SAR Nasional untuk meningkatkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Khususnya untuk memberikan perkembangan terbaru terkait kondisi cuaca ekstrem.

Terakhir, Bambang meminta Polri untuk mengusut tuntas berbagai kasus kapal tenggelam yang terjadi.

Baca juga: Banyak Kasus Kapal Tenggelam, Polri Siap Bantu Penyelidikan

Pihak perusahaan pemilik kapal juga harus memberikan santunan pada keluarga korban yang meninggal serta menanggung seluruh biaya pengobatan korban luka-luka.

Seperti diketahui, lima kecelakaan kapal terjadi dalam dua pekan terakhir.

KM Sinar Bangun tenggelam di perairan Danau Toba, Sumatera Utara pada 18 Juni 2018 lalu. Sebanyak 21 orang selamat dan tiga orang meninggal dunia, sedangkan 164 orang dinyatakan hilang.

Baca juga: Banyak Penumpang Kapal Feri Dikandaskan di Selayar yang Terjepit Mobil

Kemudian, KM Ramos Risma Marisi juga mengalami insiden yang sama pada 22 Juni 2018. Karena kapal tidak berlampu, kapal tersebut menabrak bambu yang berada di tengah Danau Toba, kapal tenggelam dan menyebabkan satu orang hilang.

Setelah itu, kecelakaan antara dua speedboat terjadi di perairan Sei Nyamuk, perbatasan RI-Tawau, Malaysia, 29 Juni 2018. Insiden itu menewaskan lima orang, sedangkan dua orang mengalami luka-luka.

Baca juga: Viral, Video Detik-detik Kapal Feri Tenggelam di Selayar yang Direkam Penumpang

Selain itu, sebuah kapal yang mengangkut 44 Tenaga Kerja Indonesia karam di perairan Tanjung Balau, Kota Tinggi, Johor, Malaysia pada 2 Juli 2018 akibat cuaca buruk dan kelebihan muatan.

Akibat insiden itu, 18 orang dilaporkan hilang, dan satu orang telah ditemukan dalam kondisi tewas.

Terakhir, KM Maju Lestari tenggelam di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kapal tersebut tenggelam diduga akibat lambung kapal yang bocor dan menyebabkan 33 orang tewas.

Kompas TV Kementerian Perhubungan menyerahkan penyidikan kepada KNKT.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com