Salin Artikel

Banyak Kapal Tenggelam, Ketua DPR Minta Kemenhub Lakukan Evaluasi

Politisi Partai Golkar ini meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi.

“Terutama di sisi pengawasan maupun penerbitan surat izin berlayar bagi perusahaan jasa pelayaran,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/7/2018).

Bambang mengingatkan pentingnya upaya serius untuk mencegah kecelakaan moda transportasi air terus berulang.

Ia juga mendorong Kemenhub untuk mendisiplinkan pengusaha-pengusaha moda transportasi air, baik swasta maupun BUMN untuk memperhatikan aturan-aturan yang berlaku.

Menurut dia, semua perusahaan moda transportasi air harus mematuhi peraturan keselamatan dalam perjalanan dan memperhatikan standard operating procedure (SOP).

“Ini guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang,” ujarnya.

Selain itu, Bambang juga meminta Kemenhub dan Badan SAR Nasional untuk meningkatkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Khususnya untuk memberikan perkembangan terbaru terkait kondisi cuaca ekstrem.

Terakhir, Bambang meminta Polri untuk mengusut tuntas berbagai kasus kapal tenggelam yang terjadi.

Pihak perusahaan pemilik kapal juga harus memberikan santunan pada keluarga korban yang meninggal serta menanggung seluruh biaya pengobatan korban luka-luka.

Seperti diketahui, lima kecelakaan kapal terjadi dalam dua pekan terakhir.

KM Sinar Bangun tenggelam di perairan Danau Toba, Sumatera Utara pada 18 Juni 2018 lalu. Sebanyak 21 orang selamat dan tiga orang meninggal dunia, sedangkan 164 orang dinyatakan hilang.

Kemudian, KM Ramos Risma Marisi juga mengalami insiden yang sama pada 22 Juni 2018. Karena kapal tidak berlampu, kapal tersebut menabrak bambu yang berada di tengah Danau Toba, kapal tenggelam dan menyebabkan satu orang hilang.

Setelah itu, kecelakaan antara dua speedboat terjadi di perairan Sei Nyamuk, perbatasan RI-Tawau, Malaysia, 29 Juni 2018. Insiden itu menewaskan lima orang, sedangkan dua orang mengalami luka-luka.

Selain itu, sebuah kapal yang mengangkut 44 Tenaga Kerja Indonesia karam di perairan Tanjung Balau, Kota Tinggi, Johor, Malaysia pada 2 Juli 2018 akibat cuaca buruk dan kelebihan muatan.

Akibat insiden itu, 18 orang dilaporkan hilang, dan satu orang telah ditemukan dalam kondisi tewas.

Terakhir, KM Maju Lestari tenggelam di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kapal tersebut tenggelam diduga akibat lambung kapal yang bocor dan menyebabkan 33 orang tewas.

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/04/20141911/banyak-kapal-tenggelam-ketua-dpr-minta-kemenhub-lakukan-evaluasi

Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke