Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Untuk Menjadi Kekuatan Besar, Buatlah Korporasi Petani

Kompas.com - 28/06/2018, 21:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, di era modern sekarang petani harus terorganisasi layaknya korporasi.

"Saya selalu menyampaikan, marilah yang namanya petani, jangan sampai jalan sendiri-sendiri. Buatlah kelompok tani, gabungan kelompok tani," ujar Jokowi dalam acara pembukaan Asian Agriculture & Food Forum (ASAFF) Tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

"Tapi itu pun belum cukup. Untuk menjadi kekuatan besar, buatlah kelompok lebih besar lagi. Kelompok besar gabungan kelompok tani seperti itu sering saya sampaikan, namanya korporasi petani. Harus ada korporasi petani dalam jumlah besar. Kalau swasta bisa, saya meyakini petani juga bisa," kata dia.

Dengan demikian, lanjut Jokowi, kesejahteraan petani semakin meningkat dan kebutuhan pangan akan semakin terpenuhi.

Jokowi menjelaskan, meskipun zaman berkembang pesat, namun kebutuhan dasar manusia, yakni pangan, tidak akan berubah. Manusia, secanggih apa pun, akan tetap membutuhkannya.

Baca juga: Jokowi Resmikan Korporasi Petani Pertama di Indonesia

Oleh sebab itu, Jokowi merasa profesi petani adalah profesi yang strategis untuk mengisi tantangan zaman.

Di sisi lain, kondisi petani, khususnya Indonesia, masih melaksanakan aktivitasnya secara konvensional. Salah satu contohnya, petani masih banyak menjual gabah kering sehingga harga yang didapat tentu rendah.

"Jangan sampai petani kita arahkan terus menjual gabah. Stop itu. Petani harus bisa menjual beras dalam bentuk kemasan. Karena keuntungannya justru ada di situ dan petaninya harus bisa menjualnya sendiri ke konsumen," ujar Jokowi.

Oleh sebab itu, Jokowi menawarkan program korporasi petani. Melalui sinergi Kementerian BUMN dan perbankan, sebuah manajemen didirikan. Manajemen itu membawahi kelompok-kelompok tani di suatu wilayah.

Petani pun dapat menguasai mata rantai perdagangan padi melalui manajemen itu, mulai dari menanam padi, pemberian pupuk, pembersihan hama, melaksanakan panen, pembersihan gabah, hingga mengemas beras agar siap jual.

"Keuntungan ada di situ, di perdagangannya, keuntungan itu ada di pemasarannya. Kita tidak boleh lagi urusan rutinitas. Urusan pupuk, benih. Sudah berpuluh-puluh tahun itu kita lakukan. Apa ada lompatan kenaikan kesejahteraan? Saya menawarkan mengkorporasikan petani," ujar Jokowi.

Diketahui, korporasi petani pertama, sudah pernah diluncurkan Jokowi di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, awal Juli 2018 lalu.

Program itu berbentuk korporasi petani bernama Mitra Badan Usaha Milik Desa Bersama (MBB) Sliyeg. MBB Sliyeg mengakomodasi aktivitas pertanian mulai dari pra tanam, tanam, panen hingga pascapanen dengan menggunakan aplikasi teknologi.

Selain itu, MBB Sliyeg yang dikelola Kementerian BUMN juga menyediakan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyaluran pupuk bersubsidi dan marketplace hortikultura.

Tercatat, sebanyak 7.009 petani yang tergabung di dalam 127 kelompok tani yang sudah bergabung ke dalam korporasi petani tersebut.

MBB Sliyeg memiliki teknologi pemisah gabah, pengering padi hingga sistem pengemasan modern sendiri yang dapat dimanfaatkan oleh petani.

Kompas TV Kelompok tani di Desa Rengas merupakan salah satu contoh keberhasilan peningkatan hasil panen dengan teknologi ramah lingkungan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pesimis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Pesimis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Nasional
Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Nasional
Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Nasional
Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Nasional
Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Nasional
Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Nasional
Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

Nasional
Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Nasional
Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Nasional
Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Nasional
Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies 'Ban Serep' pada Pilkada Jakarta...

Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies "Ban Serep" pada Pilkada Jakarta...

Nasional
Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com