Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Rekomendasikan 68 TPS di 10 Provinsi Pemungutan Suara Ulang

Kompas.com - 28/06/2018, 21:36 WIB
Moh Nadlir,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) pada Pilkada Serentak 2018.

PSU tersebut direkomendasikan digelar di 68 tempat pemungutan suara (TPS) di sepuluh provinsi se-Indonesia.

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, provinsi yang direkomendasikan paling banyak menggelar PSU adalah Sulawesi Tenggara, sebanyak 35 TPS.

Alasannya, karena adanya pembukaan kotak suara sehari sebelum pemungutan suara Pilkada Serentak 2018 yang digelar pada Rabu (27/6/2018) kemarin.

"Kotak suara disegel dan pencoblosan lebih dari kota," ujar Afifuddin di Merlynn Park, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Baca juga: Ini Temuan Bawaslu soal Dugaan Pelanggaran Saat Hari Pencoblosan

Selanjutnya, kata Afifuddin, PSU juga direkomendasikan untuk digelar di Provinsi Sulawesi Utara, totalnya 11 TPS.

Sebab, surat suara telah tercoblos lebih dulu, jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang hadir.

"Terdapat pemilih dari TPS lain dan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali," ujar dia.

Kemudian, Provinsi Riau juga direkomendasikan menggelar PSU di 8 TPS. Karena surat suara kurang sebanyak 227 buah dan terdapat pemilih dari TPS lain.

"Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara (KPPS) mencoblos lebih dari satu kali," ucap Afifuddin.

Provinsi lainnya adalah Jawa Timur 6 TPS, Banten 2 TPS, Papua 2 TPS, Kalimantan Tengah 2 TPS, dan Sulawesi Barat, Jambi serta Nusa Tenggara Timur masing-masing 1 TPS.

Kompas TV Sebanyak 2.404 surat suara untuk desa Danamulya, kecamatan Plumbon, kabupaten Cirebon hilang sebelum hari pemungutan suara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com