Pilkada 2018, Bawaslu Soroti Masih Adanya Persoalan Data Pemilih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu RI, Mochammmad Afifuddin mengatakan, persoalan data pemilih masih banyak ditemukan saat pemungutan suara Pilkada Serentak 2018, Rabu (27/6/2018).

Menurut Afifuddin, persoalan data pemilih terjadi karena dua sisi, baik kendala teknis dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit), atau terkait tingkat keaktifan masyarakat.

"Artinya dari sisi pemilih juga harus ada partisipasi aktif jelang pileg dan pilpres nanti. Sehingga data pemilih jadi lebih akurat, lebih banyak lagi data masyarakat yang sudah sah dan bisa jadi pemilih," kata Afifuddin saat ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Afifuddin mengatakan, persoalan data pemilih seperti adanya warga yang berhak memilih namun tidak ada dalam daftar; hingga warga yang seharusnya tidak berhak memilih baik sudah meninggal, pindah, tidak diketahui keberadaanya, namun masih terdaftar di daftar pemilih.

Bahkan, kata Afifuddin, di beberapa daerah juga masih ada orang yang harus mengurus surat keterangan secara mendadak.

Di sisi lain, terkait masih ditemukan data pemilih ganda. Karena itu, Afifuddin meminta semua pihak untuk bekerja sama menyelesaikan persoalan data pemilih.

"Saya kira ini jadi pekerjaan tidak hanya KPU, termasuk juga di dukcapil (dinas pendudukan dan pencatatan sipil) untuk memastikan data pemilih," kata Afifuddin.

"Sehingga tidak ada orang yang terdata atau sudah pindah masih punya C6 (surat pemberitahuan) misalnya. Orang yang sudah pindah masih punya DPT di dua tempat," ujarnya.

Lebih lanjut, Afifuddin menyarankan pihak terkait seperti KPU dan dukcapil untuk mencari solusinya bersama.

"Saya kira apa yang dulu pernah kami rekomendasikan termasuk membuatkan semacam tim bersama, baik dari KPU maupun dari Dukcapil termasuk dari kami untuk turun bersama," kata dia.